korupsi Archives | Laman 4 dari 15

Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Janji pemerintah Kota Kotamobagu untuk mengoperasikan bus, hingga kini belum diwujudkan. Padahal sejak 2018 lalu, janji itu sudah ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit belum lama ini mengangkat lima orang sebagai staf khusus. Dari lima orang staf khusus yang diberikan SK, salah satunya adalah Hasni Wantasen. Mantan Direktur Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Bolmong itu, kini resmi menjadi staf khusus bupati. Ia resmi bertugas per tanggal 1 September 2022 bersama 4 orang lainnya. Namun berdasarkan rekam jejaknya, Hasni ternyata pernah berurusan dengan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bolmong. Ia diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana di PDAM pada 2017 lalu. Saat memimpin PDAM, terjadi mogok kerja karena tak mampu bayar gaji karyawan. Protes karyawan itu, akhirnya tercium Polisi karena rupanya terjadi dugaan penyelewengan miliaran dana di PDAM. Kasat Reskrim Polres Bolmong yang dijabat AKP Hanny Lukas saat itu, mengerahkan tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Sejumlah pegawai PDAM Bolmong diperiksa termasuk Kabag Keuangan PDAM Mohamad Renti terkait dengan pengelolaan keuangan di perusahan air minum itu Hasni diperiksa di ruang unit IV Tipikor sejak pagi dan lolos dari kejaran wartawan. Usai diperiksa Ia langsung bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil. Selain Hasni mantan Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latief juga ikut dimintai keterangan. Hanny mengatakan pemeriksaan itu terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahan yang berbuntut aksi mogok kerja ratusan karyawan PDAM yang menuntut gaji mereka. Hasil keterangan serta bukti dokumen dari Kepala Inspektorat Bolmong juga menjadi dasar dilakukan penyelidikan. Dimana pertanggungjawaban keuangan di PDAM banyak ditemukan kejanggalan administrasi keuangan sehingga terjadi surplus anggaran. Pada 2015 lalu seperti pembayaran bahan bakar minyak (BBM) dari pagu Rp95.000.000 terjadi pembengkakan menjadi Rp440.881.776. Begitu juga hasil pemeriksaan pada 2016, pagu operasional BBM dari Rp54.487.500 terjadi pembengkakan menjadi Rp191.500.000. Bahkan soal SK tunjangan, harusnya ditandatangani oleh Bupati, setelah diperiksa ternyata SK dan SPPD ditandatangani pihak pimpinan perusahaan. Meski tidak merinci soal temuan lainnya, namun terindikasi masih ada sejumlah temuan yang tidak sesuai. Seperti service kendaraan, makan minum, perjalanan dinas serta sewa kendaraan. Selain itu, biaya perjalanan dinas para pimpinan perusahan ternyata hanya ditanda tangani oleh Kabag Keuangan yang seharusnya ditandatangani oleh pejabat lebih tinggi di Pemkab Bolmong termasuk Sekda atau Asisten III yang membidangi administrasi. Begitu juga SK tunjangan jabatan untuk pimpinan perusahan, hanya hasil persetujuan pimpinan perusahan. Dugaan korupsi di PDAM itu juga karena setiap tahunnya PDAM Bolmong menerima bantuan dana program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan tersebut dikucurkan setiap tahun berasal dari luar negeri (Usaid Australia) yang diterima PDAM Bolmong. Namun diduga dana tersebut tidak dimanfaatkan pihak perusahan. Untuk tahun 2013, PDAM terima bantuan dana 3 Miliar, Tahun 2014, PDAM terima bantuan dana 2 Miliar, 2015 PDAM terima bantuan dana 1 Miliar serta tahun 2016 PDAM terima bantuan dana 2 Miliar. Kendari demikian, dalam kasus tersebut Hasni saat itu masih berstatus saksi. Beberapa kali diperiksa penyidik Polres Bolmong, Hasni enggan menunjukan bukti dokumen kontrak pekerjaan proyek lewat dana bantuan. Dari laporan yang sementara ditelusuri pihak penyidik, diduga terjadi korupsi pengelolaan dana bantuan sambungan baru lewat program bantuan senilai 3 miliar rupiah. Beberapa kali diperiksa, namun Hasni tidak menunjukan dokumen kontrak. Alasannya dokumen itu sudah dikirim ke Jakarta. Dari data yang ada, PDAM Bolmong menerima bantuan dua tahap. Mulai tahun 2015 hingga 2016. Bantuan itu berupa program hibah air minum untuk Kecamatan Dumoga Utara meliputi Desa Mopuya Selatan, Desa Mopuya Utara, Desa Mopuya Utara Satu, dan Desa Tapadakan. Selain itu pada 2016, PDAM juga menerima bantuan hibah lewat dana APBN yang diperuntukan untuk Kecamatan Dumoga meliputi Desa Mopuya Selatan, Desa Mopuya Utara, Desa Tapadaka Utara dan Desa Konarom. Namun hasil dari pekerjaan sambungan baru ke ratusan rumah di sejumlah desa tidak berjalan sesuai harapan. “Banyak pipa ditemukan di sejumlah desa tidak terpasang,” tutur penyidik. (*)

Rekam Jejak Staf Khusus Bupati Hasni Wantasen: Ternyata Pernah Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PDAM

by Redaksi

22 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit belum lama ini mengangkat lima orang sebagai staf khusus. Dari ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kotambagu Meidy Wensen. “Permohonan penangguhan ditolak,” kata Wensen Kamis 1 September 2022. Kasus dugaan korupsi pasar Genggulang, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah HJA yang tidak lain sebagai mantan Kadis Perdagangan dan Koperasi serta SI selaku kontraktor. Diakui, tersangka HJA telah memasukan permohonan penangguhan, namun ditolak. “Permohonan penangguhan tersangka HJA, belum di Acc atau belum mendapat persetujuan,” tambahnya. Selain permohonan penangguhan dugaan korupsi pasar Genggulang, Wensen juga mengatakan, jika Kejaksaan Negeri Kotamobagu juga menolak permohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Kuliner. Kasus pasar kuliner, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan saat ini dititip di Rutan Kotamobagu. Dari ke 4 tersangka, salah satunya adalah HJA. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yakni MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YS selaku Direktur CV Fajar dan DD selaku kontraktor yang tidak lain suami YS. Peromohanan penangguhan, sebagai bentuk upaya hukum. Sebab DD sendiri juga diketahui merupakan bendahara DPD Nasdem Kotamobagu. Kuasa Hukum Partai Nasdem Provinsi Sulut, Nasrun Koto membenarkan, jika permohonan penangguhan belum disetujui pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Sebab DD sendiri dikabarkan dalam proses akan melangsungkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kotamobagu. Meski begitu kata Nasrun, proses PAW di internal partai tetap diupayakan. “Untuk saat ini, proses PAW ditangani DPP Nasdem. Kita upayakan lagi penangguhan untuk proses PAW meski hanya satu hari. Kita menunggu informasi dari DPP,” kata Nasrun. (*)

Berkas Permohonan Penangguhan Kasus Korupsi Pasar Kuliner Ditolak

by Redaksi

1 September 2022

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala ...

Begini Peran HJA Tersangka Kasus Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

by Redaksi

23 Juli 2022

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Proyek pembangunan pasar Kuliner Kotamobagu tahun anggaran 2020 akhirnya terungkap. Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Kotamobagu dibawa ...

Kasus Korupsi Pasar Genggulang Tetap Berjalan. Pengadilan Tipikor Manado Kabulkan Gugatan Praperadilan LBI

by Redaksi

29 Juni 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado mengabulkan permohonan gugatan Praperadilan kasus korupsi pembangunan pasar Genggulang- Kotamobagu ...

KPK Bidik Penggelapan Aset Milik PD Gadasera Bolmong. Siapa Terlibat?

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

by Redaksi

10 Juni 2022

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Kasus dugaan jual beli tanah HGU yang dikelolah Perusahan Daerah (PD) Gadasera di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ...

Korupsi Dana Desa, Sangadi Meyambanga Ditahan Kejaksaan

by Redaksi

25 Mei 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Kembali satu Sangadi (kepala dsa red) di Kabuparen Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ditahan Kejaksaan Negeri Kotamobagu karena ...

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Genggulang Mengaku Sudah Kembalikan Kerugian Negara

by Redaksi

22 Maret 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Pasca diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu, kasus dugaan korupsi proyek pasar Genggulang ...

Elwin: Kasus Korupsi Pasar Genggulang Bisa Dibuka Lagi

by Redaksi

19 Maret 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar Gengulang, saat ini statusnya telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) ...

TOTABUAN.CO – Nasib tujuh kepala daerah cantik ini, harus berakhir di jeruji besi. Memangku jabatan untuk memimpin roda pemerintahan, sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tapi tidak demikian. Sejumlah kepala daerah cantik ini justru memiliki sikap menyimpang dari tugas utamanya hingga terlibat dalam kasus. Siapa sajakah mereka, berikut ini adalah 7 kepala daerah cantik yang bikin rakyatnya menderita. Puput Tantriana Sari Beberapa waktu warga Probolinggo dihebohkan dengan kasus penangkapan sang bupati yang tak lain adalah Puput Tantriana. Bagaimana tidak pada saat dilantik pada tahun 2013 ia disebut-sebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Namun tidak disangka kini Bupati Probolinggo nonaktif ini harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Probolinggo dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ditemukan bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 20 orang termasuk Puput dan sang suami Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem. Tidak hanya kompak jadi politisi, tapi pas jadi koruptor juga kompak. Vonnie Aneke Panambunan Bupati Minahasa Utara yang satu ini adalah salah satu pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Vonny merupakan Bupati Minahasa Utara pada periode 2005-2008 dan terpilih kembali pada periode 2016-2021. Dua periode menjabat sebagai bupati sayagnya, Vonny justru tergiur dengan uang haram dan akhirnya terjerat dalam kasus korupsi. Dimana pada tahun 2007 Vonny pernah terjerat kasus korupsi proyek bandara Loa Kulu Kutai Kartanegara. Tidak sampai di situ, Vonnie kembali harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus korupsi pemecah ombak di desa Likupang Dua Minahasa Utara. Kasus tersebut juga melibatkan adiknya yang bernama Alexander Moses Panambunan dari korupsi pemecah ombak ini kerugian negara mencapai lebih dari 8,8 milyar rupiah. Meski sudah tahu pernah korupsi, Vonnie masih saja dipilih pada pencalonnan kedua. Sri Wahyuni Maria Manalip Masuk di dunia politik dengan embel-embel janji manis, sukses membuat Sri Wahyuni Maria Manalip menarik perhatian rakyatnya. Terbukti ia berhasil terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019. Namun belum sempat menyelesaikan janji manis kepada rakyatnya, Sri justru diciduk. Bupati cantik yang satu ini, terlilit dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek revitalisasi pasar Lirung dan pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2019. Dalam perkara ini Sri terbukti menerima perhiasan dan barang-barang branded dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai 513 juta rupiah. Alhasil Sri ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman dua tahun penjara dan denda 209 juta rupiah. Setelah menjalani masa tahanan selama dua tahun, Sri sempat bebas dari Lapas wanita Tangerang pada 28 april 2021. Namun KPK kembali menahan atas dugaan menerima gratifikasi senilai 9,5 milyar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi pasar Beo pada tahun 2019. Padahal sudah hampir menghirup udara segar, eh malah ketangkap lagi. Rita Widyasari Rita Widyasari adalah politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar selama dua periode mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016-2021 pada periode 2010-2015. Rita berpasangan dengan wakil bupati Ghufron Yusuf dan pada periode 2016-2021 dia berpasangan dengan wakil bupati Edi Damansyah. Dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sayangnya image tersebut seketika tercoreng saat dirinya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Rita diduga menerima suap 6 milyar rupiah dari Heri Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima atau PT SGP. Selaku komisaris PT Media Bangun bersama atau MB Rita, diduga menerima uang 775000 US Dollar atau setara dengan 6.975 milyar rupiah. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar saat itu juga Ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Kukar dan digantikan oleh wakilnya Edi Damansyah. Kini Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Niat memimpin rakyat eh malah merugikan rakyat. Siti Masitha Siti Masitha merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Suparno. Berasal dari keluarga yang kaya raya, tak lantas membuat Wali Kota Tegal periode 2014-2017 ini merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Hingga akhirnya pada tahun 2017 Siti Masyitoh alias Bunda cantik ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh petugas KPK terkait kasus suap pembangunan infrastruktur rumah sakit di Tegal. Dalam kasus ini Bunda Sitha dinilai terbukti menerima suap mencapai 8,8 milyar rupiah. Suap tersebut berasal dari berbagai hal seperti uang hasil operasional RSUD Kardinah, pengadaan alat kesehatan uang proyek strategis serta uang suap jabatan. Atas kasus ini Bunda Sitha divonis lima tahun penjara. Neneng Hasanah Yasin Neneng Hasanah adalah Bupati Bekasi yang menjabat sejak tahun 2012 sampai akhirnya diciduk oleh KPK pada tahun 2018. KPK menetapkan Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District atau CBD Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Eks Bupati Bekasi dua priode ini terbukti bersalah menerima suap sebesar 10.630 milyar rupiah dan 90 ribu Dollar Singapura atau setara dengan 939.523.550. Ia divonis enam tahun penjara dan denda 250.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan empat bulan penjara. Faidah Faidah merupakan Bupati Jember yang menjabat pada periode 2016-2021 dikenal sebagai bupati yang berparas cantik. Farida juga dikenal rakyatnya sebagai bupati wanita yang penuh dengan prestasi namun sayangnya status paida sebagai bupati berprestasi sempat tercoreng akibat kelalaiannya. Eks Bupati Jember ini pernah mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri saat itu Tito Karnavian. Bukan tanpa alasan kosannya Faidah dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada yakni saat melakukan pendaftaran ke kantor KPU Jember dengan membawa ribuan massa pendukung. Sudah tahu lagi masa pandemic eh malah bikin kerumunan. Dari mereka kita belajar bahwa kecantikan tidak menjamin orang tersebut bisa dipercaya 100% . (*)

Inilah Tujuh Kepala Daerah Cantik Tapi Korup

by Redaksi

3 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO – Nasib tujuh kepala daerah cantik ini, harus berakhir di jeruji besi. Memangku jabatan untuk memimpin roda pemerintahan, sudah ...

Tag: korupsi

Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

Rekam Jejak Staf Khusus Bupati Hasni Wantasen: Ternyata Pernah Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PDAM

Berkas Permohonan Penangguhan Kasus Korupsi Pasar Kuliner Ditolak

Begini Peran HJA Tersangka Kasus Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

Kasus Korupsi Pasar Genggulang Tetap Berjalan. Pengadilan Tipikor Manado Kabulkan Gugatan Praperadilan LBI

KPK Bidik Kasus Dugaan Penggelapan Aset PD Gadasera Bolmong

Korupsi Dana Desa, Sangadi Meyambanga Ditahan Kejaksaan

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Genggulang Mengaku Sudah Kembalikan Kerugian Negara

Elwin: Kasus Korupsi Pasar Genggulang Bisa Dibuka Lagi

Inilah Tujuh Kepala Daerah Cantik Tapi Korup

BERITA TERKINI

Bupati Yusra Alhabsyi Tinjau Pasar Lolak Yang Terbakar

Gubernur Sulut YSK Kembali Kunjungi Bolmong. Pantau PT Conch Hingga Produk UMKM Morobayat

Resmob Polres Bolmong Amankan Tiga Spesialis Pencuri Barang Elektronik, Curanmor dan Hewan Ternak

Polres Bolmong Terima 178 Pemudik. Periksa Kesehatan Hingga Siapkan Menu Buka Puasa

Yusra Sebut Rehab Kantor Bupati Bolmong Butuh Dana Besar

TENTANG TOTABUAN.CO

Welcome Back!

Retrieve your password

Tag: korupsi

BERITA TERKINI

TENTANG TOTABUAN.CO

IKUTI KAMI

Welcome Back!

Retrieve your password