korupsi Archives | Laman 4 dari 15

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ...

Harta Walikota Kotamobagu Tatong Bara Susut 48 Juta

by Redaksi

16 Juni 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatong Bara tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Walikota Tatong Bara yang berpasangan dengan ...

Opini WTP 10 Kali Tidak Menjamin Pemkot Kotamobagu Bebas Korupsi

by Redaksi

25 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Walikota Kotamobagu Tatonf Bara kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi batas akhir pelaporan periodik laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara tahun 2022 yakni 31 Maret lalu. Kendati sudah diberikan batas waktu pelaporan, namun jumlah harta Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara terpantau belum tertera di website KPK periodik 2022. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun dari LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 20 Mei 2023. Tatong diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021 lalu. Berdasarkan data laporan terakhir, total harta kekayaan Kader Partai Nasdem ini berjumlah Rp Rp 13.223.625.723. Dari total harta yang dimilikinya, Tatong memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 7.240.000.000. Alat transportasi dan mesin senilai Rp 325.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 3.900.000.000. Kendati begitu Tatong Bara tidak memiliki hutang dan surat berharga. Namun memiliki kas dan setara kas senilai Rp 1.458.625.723 dan harta lainnya senilai Rp 300.000.000. Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu Yusrin Mantali mengatakan, pelaporan LHKPN ke KPK sudah dilakukan sejak 28 Maret lalu. Hal itu berdasarkan pelaporan LHKPN wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Ia menjelaskan, ada 189 wajib LHKPN dan semua sudah melapor. “Untuk Kota Kotamobagu sudah 100%. Sudah termasuk Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Walikota. Bahkan dari 15 kabupaten kota, Kota Kotamobagu berada di urutan ke Tujuh pelaporan,” bebernya. Yusrin sendiri mengaku pemasukan LHKPN milik Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara tidak ada kendala. Bahkan sudah terkonfirmasi ke KPK. “Tidak ada kendala, karena sudah melapor.karena kita sudah menerima lembaran penyerahan formulir LHKPN,” ucapnya. (*)

Walikota Tatong Bara Belum Setor LHKPN ke KPK ?

by Redaksi

20 Mei 2023

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi batas akhir pelaporan periodik laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara tahun ...

Proyek 22 Unit Shelter di Kotamobagu Mubazir. Ada Indikasi Korupsi Kah?

by Redaksi

8 November 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Janji pemerintah Kota Kotamobagu untuk mengoperasikan bus, hingga kini belum diwujudkan. Padahal sejak 2018 lalu, janji itu sudah ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit belum lama ini mengangkat lima orang sebagai staf khusus. Dari lima orang staf khusus yang diberikan SK, salah satunya adalah Hasni Wantasen. Mantan Direktur Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Bolmong itu, kini resmi menjadi staf khusus bupati. Ia resmi bertugas per tanggal 1 September 2022 bersama 4 orang lainnya. Namun berdasarkan rekam jejaknya, Hasni ternyata pernah berurusan dengan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bolmong. Ia diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana di PDAM pada 2017 lalu. Saat memimpin PDAM, terjadi mogok kerja karena tak mampu bayar gaji karyawan. Protes karyawan itu, akhirnya tercium Polisi karena rupanya terjadi dugaan penyelewengan miliaran dana di PDAM. Kasat Reskrim Polres Bolmong yang dijabat AKP Hanny Lukas saat itu, mengerahkan tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Sejumlah pegawai PDAM Bolmong diperiksa termasuk Kabag Keuangan PDAM Mohamad Renti terkait dengan pengelolaan keuangan di perusahan air minum itu Hasni diperiksa di ruang unit IV Tipikor sejak pagi dan lolos dari kejaran wartawan. Usai diperiksa Ia langsung bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil. Selain Hasni mantan Kepala Inspektorat Bolmong Abdul Latief juga ikut dimintai keterangan. Hanny mengatakan pemeriksaan itu terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahan yang berbuntut aksi mogok kerja ratusan karyawan PDAM yang menuntut gaji mereka. Hasil keterangan serta bukti dokumen dari Kepala Inspektorat Bolmong juga menjadi dasar dilakukan penyelidikan. Dimana pertanggungjawaban keuangan di PDAM banyak ditemukan kejanggalan administrasi keuangan sehingga terjadi surplus anggaran. Pada 2015 lalu seperti pembayaran bahan bakar minyak (BBM) dari pagu Rp95.000.000 terjadi pembengkakan menjadi Rp440.881.776. Begitu juga hasil pemeriksaan pada 2016, pagu operasional BBM dari Rp54.487.500 terjadi pembengkakan menjadi Rp191.500.000. Bahkan soal SK tunjangan, harusnya ditandatangani oleh Bupati, setelah diperiksa ternyata SK dan SPPD ditandatangani pihak pimpinan perusahaan. Meski tidak merinci soal temuan lainnya, namun terindikasi masih ada sejumlah temuan yang tidak sesuai. Seperti service kendaraan, makan minum, perjalanan dinas serta sewa kendaraan. Selain itu, biaya perjalanan dinas para pimpinan perusahan ternyata hanya ditanda tangani oleh Kabag Keuangan yang seharusnya ditandatangani oleh pejabat lebih tinggi di Pemkab Bolmong termasuk Sekda atau Asisten III yang membidangi administrasi. Begitu juga SK tunjangan jabatan untuk pimpinan perusahan, hanya hasil persetujuan pimpinan perusahan. Dugaan korupsi di PDAM itu juga karena setiap tahunnya PDAM Bolmong menerima bantuan dana program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan tersebut dikucurkan setiap tahun berasal dari luar negeri (Usaid Australia) yang diterima PDAM Bolmong. Namun diduga dana tersebut tidak dimanfaatkan pihak perusahan. Untuk tahun 2013, PDAM terima bantuan dana 3 Miliar, Tahun 2014, PDAM terima bantuan dana 2 Miliar, 2015 PDAM terima bantuan dana 1 Miliar serta tahun 2016 PDAM terima bantuan dana 2 Miliar. Kendari demikian, dalam kasus tersebut Hasni saat itu masih berstatus saksi. Beberapa kali diperiksa penyidik Polres Bolmong, Hasni enggan menunjukan bukti dokumen kontrak pekerjaan proyek lewat dana bantuan. Dari laporan yang sementara ditelusuri pihak penyidik, diduga terjadi korupsi pengelolaan dana bantuan sambungan baru lewat program bantuan senilai 3 miliar rupiah. Beberapa kali diperiksa, namun Hasni tidak menunjukan dokumen kontrak. Alasannya dokumen itu sudah dikirim ke Jakarta. Dari data yang ada, PDAM Bolmong menerima bantuan dua tahap. Mulai tahun 2015 hingga 2016. Bantuan itu berupa program hibah air minum untuk Kecamatan Dumoga Utara meliputi Desa Mopuya Selatan, Desa Mopuya Utara, Desa Mopuya Utara Satu, dan Desa Tapadakan. Selain itu pada 2016, PDAM juga menerima bantuan hibah lewat dana APBN yang diperuntukan untuk Kecamatan Dumoga meliputi Desa Mopuya Selatan, Desa Mopuya Utara, Desa Tapadaka Utara dan Desa Konarom. Namun hasil dari pekerjaan sambungan baru ke ratusan rumah di sejumlah desa tidak berjalan sesuai harapan. “Banyak pipa ditemukan di sejumlah desa tidak terpasang,” tutur penyidik. (*)

Rekam Jejak Staf Khusus Bupati Hasni Wantasen: Ternyata Pernah Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PDAM

by Redaksi

22 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit belum lama ini mengangkat lima orang sebagai staf khusus. Dari ...

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kotambagu Meidy Wensen. “Permohonan penangguhan ditolak,” kata Wensen Kamis 1 September 2022. Kasus dugaan korupsi pasar Genggulang, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah HJA yang tidak lain sebagai mantan Kadis Perdagangan dan Koperasi serta SI selaku kontraktor. Diakui, tersangka HJA telah memasukan permohonan penangguhan, namun ditolak. “Permohonan penangguhan tersangka HJA, belum di Acc atau belum mendapat persetujuan,” tambahnya. Selain permohonan penangguhan dugaan korupsi pasar Genggulang, Wensen juga mengatakan, jika Kejaksaan Negeri Kotamobagu juga menolak permohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Kuliner. Kasus pasar kuliner, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan saat ini dititip di Rutan Kotamobagu. Dari ke 4 tersangka, salah satunya adalah HJA. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yakni MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YS selaku Direktur CV Fajar dan DD selaku kontraktor yang tidak lain suami YS. Peromohanan penangguhan, sebagai bentuk upaya hukum. Sebab DD sendiri juga diketahui merupakan bendahara DPD Nasdem Kotamobagu. Kuasa Hukum Partai Nasdem Provinsi Sulut, Nasrun Koto membenarkan, jika permohonan penangguhan belum disetujui pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Sebab DD sendiri dikabarkan dalam proses akan melangsungkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kotamobagu. Meski begitu kata Nasrun, proses PAW di internal partai tetap diupayakan. “Untuk saat ini, proses PAW ditangani DPP Nasdem. Kita upayakan lagi penangguhan untuk proses PAW meski hanya satu hari. Kita menunggu informasi dari DPP,” kata Nasrun. (*)

Berkas Permohonan Penangguhan Kasus Korupsi Pasar Kuliner Ditolak

by Redaksi

1 September 2022

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu menolak berkas pemohonan penangguhan tersangka kasus dugaan korupsi pasar Genggulang. Hal itu disampaikan Kepala ...

Begini Peran HJA Tersangka Kasus Korupsi Pasar Kuliner Kotamobagu

by Redaksi

23 Juli 2022

1

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Proyek pembangunan pasar Kuliner Kotamobagu tahun anggaran 2020 akhirnya terungkap. Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Kotamobagu dibawa ...

Kasus Korupsi Pasar Genggulang Tetap Berjalan. Pengadilan Tipikor Manado Kabulkan Gugatan Praperadilan LBI

by Redaksi

29 Juni 2022

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado mengabulkan permohonan gugatan Praperadilan kasus korupsi pembangunan pasar Genggulang- Kotamobagu ...