Kemendagri Archives | totabuan.co

Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit Tepis Isu Rolling

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit menepis isu soal rolling pejabat dilingkup Pemkab Bolmong. Limi berujar ...

LPPD Kabupaten Bolmong Dapat Nilai Sedang

by Redaksi

14 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG --Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pelantikan 32 pejabat eselon di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dikabarkan batal dilaksanakan. Pengambilan sumpah janji terhadap ke 32 pejabat itu, merupakan hasil job fit yang dilaksanakan sejak Desember 2022 lalu. "Rolling dan pelantikan pejabat eselon II hasil job fit nampaknya batal dilaksanakan. Coba dicek ke BKPP Bolmong," kata sumber. Job fit yang diikuti pejabat di lingkup Pemkab Bolmong itu dalam rangka penyegaran, juga dalam rangka evaluasi pasca dilantiknya Penjabat Bupati Limi Mokodompit. Para pejabat eselon II yang ikut job fiti termasuk tiga pejabat staf ahli bupati. Kabar batalnya pelantikan tersebut karena rekomendasi sejak Desember 2022 lalu, hingga Februari 2023 hingga kini belum berada di meja bupati. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba menjelaskan, proses pelantikan hasil job fit harus melewati berbagai mekanisme. Mulai izin KASN serta rekomendasi dari Kemendagri. Namun menurutnya proses pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Bolmong, tidak ada pembatalan sperti kabar yang beredar. "Tidak ada pembatalan. Semua masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,"kata Amba ketika dikonfirmasi. Terlebih saat ini katanya, OPD sedang fokus menghadapi pemeriksaan BPK. Ia mengatakan, pelantikan pejabat tinggi pratama hingga kini masih menunggu Rekomendasi Kemendagri yang telah selesai mengikuti job fit. "Sekarang masih proses izin di Kemendagri. Jika izin sudah diterima, pelantikan akan segera dilaksanakan," ucapnya. Amba menambahkan, sama halnya dengan eselon III dan IV. Evaluasi terhadap pejabat eselon II juga bertujuan menempatkan pejabat bersangkutan sesuai dengan bidangnya. (*)

Beredar Kabar, Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Bolmong Batal?

by Redaksi

19 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pelantikan 32 pejabat eselon di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dikabarkan batal dilaksanakan. Pengambilan sumpah janji terhadap ...

Kabupaten Bolmong Raih Nilai Tertinggi SPBE se Sulut

by Redaksi

3 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG --Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat prestasi yang baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Sedikitnya terdapat 32 pejabat tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) telah selesai melaksanakan Job Fit. Mereka telah selesai diuji oleh timsel di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. Job fit itu menggali potensi untuk menguji kapasitas pejabat yang sudah menduduki jabatan apakah masih cocok dengan jabatan sebelumnya atau dianggap cocok di jabatan lain. Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit sendiri belum memberikan pernyataan berapa pejabat yang akan tersingkir dan berapa yang akan bertahan di posisi mereka. Namun dari kabar yang diperoleh, dari hasil job fit yang dilaksanakan, akan menjadi dasar bagi Bupati untuk menggeser atau masih akan mempertahankan di jabatan sebelumnya. Para pejabat terlihat harap-harap cemas dengan munculnya isu rotasi terhadap mereka. Mutasi para kepala OPD ini akan dilakukan, setelah Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit menerima hasil Job Fit dan evaluasi kinerja 32 pejabat. Job Fit ini dilakukan untuk menilai kinerja para pejabat pimpinan tinggi pratama. Mutasi jabatan pejabat eselon II hasil job fit dalam rangka reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Bolmong rupanya sudah tidak sabar ditunggu para pejabat. Reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit, masih terus berproses mulai dari pengajuan hingga menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba menjelaskan, proses pelantikan pejabat hasil job fit, Bupati Bolmong tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri. “Tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri setelah itu Pak Gubernur kemudian diteruskan ke Bupati,” ujar Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba ketika dikonfirmasi Kamis 26 Januari 2023. Dia mengaku proses job fit sebelumnya, sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah mendapat hasil dari job fit, berkonsultasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi. Ia mengaku terdapat sejumlah kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan lantaran keterbatasan kewenangan karena bupati berstatus penjabat kepala daerah. “Setelah mendapatkan nama-nama pejabat eselon dua yang lolos seleksi, harus mengajukan kembali proses pelantikan ke Kemendagri tentu memakan waktu,” ucapnya. (*)

Menjelang Rolling Sejumlah Pejabat Pemkab Bolmong Mulai Cemas

by Redaksi

26 Januari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Sedikitnya terdapat 32 pejabat tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) telah selesai melaksanakan Job ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengikuti rapat evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas penjabat (Pj) kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 24 Agustus 2022. Rapat evaluasi itu dilakukan secara daring itu diikuti para Pj kepala daerah mulai gubernur, bupati walikota dari berbagai daerah. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penunjukan Pj. kepala daerah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penunjukan ini merupakan konsekuensi diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dua UU tersebut saling terkait satu sama lain. Mendagri menyampaikan, rapat tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, selain diatur terkait pembatasan masa jabatan juga diatur mengenai sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas Pj. kepala daerah. Adapun masa jabatan Pj. kepala daerah diatur paling lama satu tahun dengan sistem pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan setiap tiga bulan. Setiap tiga bulan Pj kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban. Khusus untuk penjabat gubernur laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Mendagri. “Jadi nanti dikirim suratnya kepada Presiden melalui Mendagri, dan kemudian untuk penjabat bupati/wali kota disampaikan pertanggungjawabannya kepada Mendagri melalui gubernur sekurang-kurangnya tiga bulan sekali,” kata Tito. Mendagri mendukung Pj. kepala daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia meminta kepala daerah tidak segan dan ragu untuk meminta persetujuan tertulis dari Kemendagri saat hendak menjalankan tugas. Mendagri juga mengatakan alasan pelaksanaan Pemilu presiden/wakil presiden dilakukan bersamaan dengan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Alasan tersebut yaitu agar terjadi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara paralel, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Ini untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahunan yang terjadi dalam praktik selama ini. Tahun 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden yang otomatis presiden terpilih membuat RPJMN lima tahunan sampai dengan 2019, di tengah-tengah itu ada Pilkada, Pilkada 2017, Pilkada lagi 2018, yang melahirkan kepala daerah-kepala daerah baru, jadi kepala daerah yang baru itu waktunya juga berbeda-beda,” ujarnya. (*)

Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Bolmong

by Redaksi

25 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit mengikuti rapat evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas penjabat (Pj) kepala ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit direncanakan akan melakukan rolling jabatan eselon III dan IV. Hal dilakukan demi peningkatan kerja disemua OPD. “Iya rencana (rolling) akan dilakukan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba Kamis 25 Agustus kepada wartawan ini. Rolling yang akan dilakukan untuk pejabat eselon III dan IV ini, sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan. Selain itu dalam rangka pengisian jabatan-jabatan yang kosong disejumlah OPD, sambung Umarudin. Kendati begitu, permohonan pengajuan rolling jabatan, diawali dengan pengajuan surat permohonan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Umarudin menjelaskan, pengajuan permohonan ke KASN, karena status kepala daerah sebagai penjabat bupati. “Tentu harus ada persetujuan dari KASN hingga Kemendagri agar tidak menimbulkan gugatan dikemudian hari,” jelasnya. Kendati berstatus sebagai penjabat kepala daerah, namun Limi memiliki tugas dan wewenang. Hal itu merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Salah satu agenda yang akan bersamaan dengan rolling pejabat eselon III dan IV, yakni pelantikan pejabat eselon II dalam rangka pengisian. Yakni pengambilan sumpah Kepala Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Sosial selesai job fit,” tandasnya. (*)

Siap- Siap Limi “Bongkar” Jabatan Eselon III dan IV

by Redaksi

25 Agustus 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit direncanakan akan melakukan rolling jabatan eselon III dan IV. Hal ...

Pengisian dua jabatan kosong, Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) saat ini sudah dipersiapkan. Kendati demikian, proses pengisian lewat job fit tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umaruddin Amba, surat permohonan dalam rangka pengisian jabatan sudah dilayangkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Surat permohonn dan pemberitahuan pengisian dua jabatan pimpinan tinggi pratama sudah kita layangkan ke KASN. Kia tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri,” katanya. Saat ini dua jabatan yang dijabat pelaksana tugas (Plt) yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dinas Ketahanan Pangan dijabat Plt I Wayan Mudiyasa dan Bappeda dijabat Asisten III Ashari Sugeha. Proses pengisian dua jabatan kosong di Pemkab Bolmong harus melalui mekanisme. Mengingat status kepala daerah di Kabupaten Bolmong yakni sebagai penjabat. Amba menegaskan, jika surat rekomendasi dari Kemendagri sudah diterima, Panitia seleksi sudah akan membuka ob fit di dua jabatan tersebut. (*)

Pengisian Dua Jabatan, Pemkab Bolmong Tunggu Surat Kemendagri

by Redaksi

27 Juli 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pengisian dua jabatan kosong, Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) saat ini sudah dipersiapkan. Kendati demikian, proses pengisian lewat ...

Bolmong Terima Piagam dari Kemendagri Komit Melaksanakan Integritas e-Planning

by Redaksi

22 Agustus 2019

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menerima piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Bina Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian ...

Pemkab Bolmong Mulai Akan Berlakukan Pakaian Dinas PNS Warnah Hitam

by Redaksi

17 Juni 2019

1

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai akan memberlakukan penggunaan pakaian dinas dan atribut. Hal itu berdasarkan surat ...