Iskandar Kamaru Archives | Laman 7 dari 71

Pemda Bolsel Terus Lestarikan Satwa Endemik

TOTABUAN.CO BOLSEL – Maleo (Macrocephalon maleo) adalah satwa endemik Sulawesi dan tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Burung ...

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Berlakunya undang-undang Otonomi Daerah memberi peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola segala sumber daya yang ada di daerah. Kondisi ini memberikan peluang pemerintah daerah untuk memanfaatkan Perguruan Tinggi sebagai mitra strategis. Hal itu terlihat penandatangan kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Kamis 17 Februari 2022. Kerja sama dibangun antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi ini sebagai bentuk dan kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan. Penandatanganan MoO antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemkab Bolsel dilakukan langsung Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dan Rektor UNG Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT. Bupati Bolsel Iskandar Kamaru mengungkapkan, kerjasama ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama. Khususnya penerapan hasil pelaksanaan pendidikan, pengajaran, hingga penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. “Saya berharap adanya kerjasama ini akan menguatkan keilmuan di UNG terutama di bidang Pendidikan,” kata Bupati Bolsel Iskandar Kamaru. Menurut Bupati kerjasama ini bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi perlu adanya tindak lanjut dari pihak UNG selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan. “Memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni maka akan selaras dan sejajar dengan peningkatan Ekonomi di Bolaang Mongondow Selatan,” ungkap Bupati. Kerja sama ini juga jika disandingkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini, tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di daerah ini. Bupati mengatakan, UNG merupakan salah satu perguruan tinggi yang banyak diminati oleh para pelajar di Bolsel. Sebab jarak tempuh yang relatif dekat dan memang dengan pilihan jurusan keilmuan yang bervariasi. (*)

Pemkab Bolsel – UNG MoU di Bidang Pendidikan

by Redaksi

18 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Berlakunya undang-undang Otonomi Daerah memberi peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola segala sumber daya ...

Iskandar: Peran Media Massa Sangat Penting Promosikan Potensi Daerah

by Redaksi

16 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Peran media massa dalam mempromosikan potensi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) patut diberikan apresiasi. Bupati ...

TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selayan (Bolsel) Iskandar Kamaru menyerahkan reward kepada objek pajak terbaik selama 2021. Penyerahan reward itu, disela-sela acara penyerahan simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) Tahun 2022 serta Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahun 2021 bertempat di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Senin 14 Februari 2022. Penyerahan penghargaan itu ikut dihadiri Kepala KPP Pratama Kotamobagu Andhik Tri Indratama, Kepala Cabang Bank Sulutgo Diana Mokoginta, Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan, Asisten Bidang. Ekonomi dan Pembangunan Muhamad Sudja Alamri , pimpinan PD, para Camat dan Sangadi serta jajaran ASN Pemkab Bolsel. Pemberian reward kepada Objek pajak terbaik itu terdiri dari kecamatan, desa, rumah makan hngga perusahan. Untuk piagam penghargaan pelunasan PBB terbaik tingkat kecamatan, diraih Kecamatan Tomini. Sedangkan di tingkat desa terbaik I yakni Desa Pilolahunga, terbaik II Desa Pintadia dan terbaik III Desa Sinandaka. Untuk eajib pajak rumah makan terbaik yakni rumah makan, Hadidja Deowali, Nurna Hasani serta Irawaty Lamusu. Sedangkan pajak reklame terbaik yakni diraih Deny G Luntungan dari CV Karya Laju Abad. Menurut Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, penyerahan simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) Tahun 2022 serta Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahun 2021, bertujuan untuk optimalisasi sumber PAD pada sektor penerimaan PBB-P2, meningkatkan penerimaan PBB-P2. Selain itu untuk mengetahui besaran penetapan PBB dari tiap desa dan menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan PBB-P2. Iskandar menegaskan, pelaporan SPT tahunan ini merupakan kewajiban bagi ASN sesuai peraturan Menteri PAN dan RB. “Diingatkan kepada semua ASN agar mematuhi peraturan ini demi kebaikan bersama,” tegasnya. “Para pemungut pajak untuk pro aktif untuk melaksanakan tugas sehingga target bisa tercapai” sambungnya. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan bagi Desa yang memenuhi target. "Saya menghimbau semua untuk taat pajak dan taat aturan. Semua harus berpartisipasi aktif. Pemerintah akan memberikan reward bagi desa yang mencapai target wajib pajak" ujar Bupati. Kepala KPP Pratama Kotamobagu menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bolsel atas partisipasi aktifnya karena sinergitas yang telah dibina selama ini membuat target penerimaan pajak bisa terealisasi dengan baik. (*)

Iskandar Serahkan Penghargaan Objek Pajak Terbaik di Bolsel

by Redaksi

14 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selayan (Bolsel) Iskandar Kamaru menyerahkan reward kepada objek pajak terbaik selama 2021. Penyerahan reward ...

TOTABUAN.CO – Pasca meninggalnya ketua presidium Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) Abdullah Mokoginta, hiingga kini belum ada yang menggantikan posisi terebut. BMR kehilangan sosok tokoh sekaligus pejuang pemekaran. Almarhum Abdullah Mokoginta merupakan sosok yang dikagumi banyak tokoh di BMR bahkan Sulawesi Utara. Almarhum Abdullah Mokoginta merupakan mantan Wakil Gubernur Sulut di era pemerintah C J Rantung waktu itu. Almarhum Abdullah Mokoginta memiliki peranan besar terkait pemekaran Provinsi BMR. Meski diusianya yang rentah, tapi punya semangat yang luar biasa. Lantas siapa yang pantas menggantikan posisi Almarhum Abdullah Mokoginta yang kefigurannya sebagai orang yang mampu mengayomi?. Menurut Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, untuk menggantikan posisi Almarhum Abdullah Mokoginta sebagai ketua presidium pemekaran Provinsi BMR, haruslha benar-benar mengayomi. Iskandar berujar, memang agak sulit untuk mencari figur yang sama persis seperti sosok Aki Iksan sapaan akrab Almarhum Abdullah Mokoginta. Iskandar mengatakan, untuk menggantikan posisi Almarhum sebagai ketua presidium, perlu duduk bersama. “Tentu perlu dirumuskan bersama dengan semua elemen masyarakat yang ada di lima daerah di BMR ini,” kata Iskandar. Terlebih katanya, usulan pemekaran Provinsi BMR sudah masuk dalam pembahasan di DPR RI bersama 57 calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi baru yang akan dibahas pada masa sidang 2022 Maret mendatang. “Almarhum Abdullah Mokoginta adalah tokoh panutuan di BMR. Sekaligus pejuang pemekaran. Perjuangan Almahum, harus kita lanjutkan,” sambung Iskandar. Diketahui almarhum wafat di usia 86 tahun. Almarhum menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1991 dan merupakan salah satu tokoh di Bolaang Mongondow Raya. Pada 1986 -1991 Almarhum menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan sejak tahun 1992 sampai 1999 sebagai anggota DPR-RI. Dimana sebelumnya sejak 1972 sampai 1987 (selama tiga periode) sebagai anggota MPR-RI. (**)

Mencari Pengganti Ketua Presidium Pemekaran PBMR

by Redaksi

12 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO – Pasca meninggalnya ketua presidium Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) Abdullah Mokoginta, hiingga kini belum ada yang menggantikan posisi ...

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk tidak lama lagi akan berakhir. Tentu pasca berakhirnya masa jabatan tersebut, akan terjadi kekosongan tampuk kepemimpinan pasca ditinggalkan pasangan julukan Y2 pada Mei mendatang. Hal inilah yang menjadi teka-teki siapa yang akan diusulkan oleh Gubenur Sulut Olly Dondokambey. Sebab, meski berstatus sebagai Penjabat sementara (Pjs), namun, jabatan itu, boleh dibilang terlama karena hampir dua tahun. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru pun memberikan gambaran siapa Pjs Bupati Bolmong yang akan ditunjuk Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Menurut Iskandar, pengisinan sebagai Pjs Bupati Bolmong bukan dari kalangan TNI-Polri. Selain itu memiliki pangkat minimal eselon II. “Syaratnya adalah, birokrat yang sudah memenuhi pangkat eselon II dan bukan dari kalangan TNI-Polri,” ungkap Iskandar saat berbincang dengan sejumlah wartawan saat bertandang di kantor Harian BMR Jumat 11 Februari 2022. Ketua DPC PDI Perjuangan Bolsel ini menjelaskan, TNI Polri yang dimaksud adalah, mereka yang ditugaskan di kementrian, lembaga atau badan. Mereka bisa saja ditugaskan sebagai Pjs, apabila terjadi kekosongaan birokrat di provinsi. Iskandar mengatakan, penunjukan Pjs Bolmong, adalah kewenangan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dia meyakini, siapa yang diusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, tentu sudah melalui kajian dan penilaian serta memenuhi syarat sesuai dengan kepangkatan. Sebut Sejumlah Birokrat asal BMR Sejumlah birokrat asal BMR yang ada di Pemprov Sulut terus disebut-sebut. Selain saat ini telah memegang sejumlah jabatan strategis, putra-putra BMR dinilai layak sesuai dengan kepangkatan. Sebut saja, Kepala Dinas Perpustakaan Sulut Asripan Nani yang juga mantan Sekda Bolmut. Selain itu ada nama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abddullah Mokoginta, Kepala Biro Ekonomi Lukman Lapadengan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Limi Mokodompit. Keempat putra asal BMR ini disebut sudah memenuhi syarat sesuai kepangkatan. Menurut Iskandar, keempat birokrat asal BMR ini belum lama dilantik dan masuk kabinet OD-SK. Dia menilai, masuknya keempat birokat asal BMR ini, menjadi bukti perhatian tentang perimbangan dalam penempatan pejabat Pemprov Sulut. “Kita tinggal menunggu siapa yang akan ditunjuk sebagai Pjs Bupati Bolmong. Saya kira, siapa yang ditunjuk, itulah yang terbaik berdasarkan penilaian,” katanya. Diketahui pada tahun ini, ada dua daerah di Sulut masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir. Yakni Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Sangihe.(*)

Ini kata Iskandar Kamaru Soal Kriteria Pjs Bupati Bolmong

by Redaksi

11 Februari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk tidak ...

Pemkab Bolsel Dorong Pembudidayaan Sistem Bioflok

by Redaksi

31 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai memproduksikan budi daya Ikan Nila dengan menggunakan ...

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) masih menjadi mitra dalam pelayanan transaksi bagi Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Pada 2022 ini Pemkab Bolsel melakukan kerjasama lewat penandatangan kerjasama. Bupati Bolsel Iskandar Kamaru atas nama Pemkab Bolsel sedangkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) diwakili Direktur Pemasaran Bank Sulutgo Machmud Turuis yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Sulutgo Manado Jumat 28 Januari 2022 pekan lalu. Menurut Kepala Dinas Kominfo Bolsel Aldy Setiawan Gobel, perjanjian kerjsama itu, tentang pengelolaan penyimpanan RKUD. “Penandatangan kerjasama ini, tentang penyimpanan RKUD,” ujar Aldy. Selain perjanjian kerjasama RKUD, Aldy mengaku beberapa permintaan terhadap pelayanan BSG di Bolsel. Aldy mengatakan, perlu adanya penambahan ATM Bank Sulutgo di wilayah Bolsel agar pelayanan keuangan Bank Sulutgo dapat menjangkau seluruh masyarakat. “Permintaan Pak Bupati, agar ada penambahan ATM,” katanya. Pada penandatangan kerjasama itu, turut dihadiri Sekda Marzanzius Arvan Ohy, Asisten III Rikson Paputungan, Kapala Baban Keuangan Lasya Mamont, Kadis Pariwisata Wahyudin Kadullah, serta para pimpinan OPD lainnya.

Pemkab Bolsel Masih Gunakan BSG Tempat Transaksi

by Redaksi

30 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) masih menjadi mitra dalam pelayanan transaksi bagi Pemkab Bolaang ...

Kabupaten Bolsel Rampung Menggelar Musrenbang Tingkat Kecamatan

by Redaksi

26 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL -- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 tingkat kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) telah dirampungkan. Musrenbang ...

TOTABUAN.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021. Entry Meeting yang dihadiri itu, terkait pemeriksaan pendahuluan atas LKPD tahun 2021 dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengentasan kemiskinan LKPD Provinsi Sulut tahun anggaran 2021 Selasa 25 Januari 2022. Melalui entry meeting secara virtual, dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw serta para kepala daerah se Sulut. Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi memaparkan, jangka waktu pemeriksaan berlangsung 42 hari kalender dimulai 24 Januari hingga Maret. Menurut Karyadi, teknik pemeriksaan di lapangan, menggunakan pengumpulan dan analisis pemeriksaan. Seperti wawancara, konfirmasi, FGD, penyebaran kuesioner, Observasi atau pengamatan lapangan, pemeriksaan fisik dan analisa dokumen dan data. Wagub Steven Kandouw menyambut baik langkah BPK. Bahkan Ia menegaskan, selalu siap menerima pemeriksaan dari BPK. “Saya imbau untuk semua kabupaten /kota se Sulut, agar segera menyiapkan data untuk lancarnya pemeriksaan dan menghimbau untuk bersikap proaktif,” kata Steven. Pada entry meeting secara virtual itu, tampak Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Kaban BPKPD dan Kabag Hukum ikut hadir. Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menegaskan, agar semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bolsel, untuk kooperatif. “Semua kepala OPD di Kabupaten Bolsel, saya minta harus kooperatif dengan tim BPK RI, dengan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan,” ujar Iskandar usai mengikuti entry meeting. Iskandar menyebutkan, bahwa pemeriksaan pendahuluan kinerja LKPD Provinsi Suut 5ahun anggaan 2021 ini dilakukan di seluruh kabupaten kota. Salah satu tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi akun neraca dan LRA.(*)

Iskandar: OPD Diminta Kooperatif Saat Pemeriksaan BPK

by Redaksi

25 Januari 2022

0

TOTABUAN.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi ...