desa Archives | totabuan.co

Pj Bupati Bolmong Jusnan C Mokoginta Dorong Desa Lebih Berinovasi

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pj Bupati Bolang Mongondow (Bolmong) dr Jusnan Calamento Mokoginta mendorong agar desa lebih berinovasi.Penerapan program inovasi desa ...

Diperpanjang Dua Tahun, Masa Jabatan Sangadi di Bolmong ada Yang Berakhir Hingga 2030

by Redaksi

3 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) memberlakukan amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ...

KPM Kecamatan Dumoga Tengah Ikut Pelatihan Penggunaan Aplikasian e-HDW

by Redaksi

14 Juni 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Puluhan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kecamatam Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow mengikuti pelatihan penggunaan aplikasian e-HDW atau ...

Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit Buka Sosialisasi Aplikasi Kasda Online Untuk Desa

by Redaksi

25 September 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG— Bank Sulutgo dengan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) menyosialisasikan pengenalan aplikasi kas daerah online ke pemerintah desa se Kabupaten ...

TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru mengingatkan, tentang kewenangan yang menjadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) BPD tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Aston Manado Selasa 25 Oktober 2022. Menurut Iskandar, ada tiga kewenangan BPD, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, ada pola dua hubungan sinergitas yang harus dibangun dengan baik oleh BPD. Hubungan dengan kepala desa serta dengan masyarakat yang diwakilinya. "Sesuai fungsi yang diamanatkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seluruh anggota BPD harus benar-benar dapat membangun kedua pola hubungan tersebut dengan baik secara bersamaan. Tidak boleh hanya satu pola hubungan. Misalnya dengan kepala desa atau masyarakat saja," kata Bupati Iskandar Kamaru. Pembukaan Bimtek BPD tersebut, dihadiri Asisten I, Kepala SKPD beserta para anggota BPD se Kabupaten Bolsel. Di hadapan para anggota BPD, Bupati Iskandar Kamaru mengingatkan, bahwa BPD tidak hanya sebahas satu Perdes bersama kepala desa yakni satu Perdes saja,yakni Perdes tentang Anggaran dan Pendapatan dan belanja desa (APBDes). Akan tetapi banyak produk hukum untuk desa yang dapat dibuat guna mempercepat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa. “Selagi diperlukan untuk mengatur kehidupan desa, belum diatur secara rinci, serta tidak bertentangan kepentingan umum dan produk hukum yang lebih tinggi, BPD bersama kepala desa dapat membuat Perdes tersendiri,” katanya. Bupati mencontohkan, Perdes tentang badan usaha milik desa, pengelolaan dana bantuan desa, aset desa, perlindungan masyarakat, dana sosial masyarakat, pelestarian dan kebersihan lingkungan, disiplin perangkat desa, kerjasama desa, dan penataan desa. "Selain Perdes APBDes, keberadaan Perdes-Perdes tersebut juga diperlukan karena akan meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial antar sesama masyarakat. Untuk itu, BPD dan kepala desa harus kreatif dan inovatif," ucap Bupati. Bupati Iskandar mengapresiasi terlaksananya Bimtek ini, karena akan memberikan peningkatan kualitas dan kapabilitas BPD. “Bagi saya, Bimtek ini adalah upaya meningkatkan kualitas BPD sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan di desa serta meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan produk hukum di Desa,” katanya. Untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan di desa, semua tidak lepas dari keterlibatan BPD. (*)

Buka Bimtek, Bupati Iskandar Kamaru Ingatkan Kewenangan BPD

by Redaksi

25 Oktober 2022

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru mengingatkan, tentang kewenangan yang menjadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ...

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus melakukan sosialisasi tentang produk hukum terkait desa. Sosialisasi tersebut dibuka Sekda Bolmong Tahlis Gallang yang diikuti para Camat, kepala desa dan aparat desa. Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan, aparatur mulai dari Camat hingga kepala desa dituntut untuk lebih profesional dan mahir dalam pembuatan produk hukum di desa. Terlebih saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah desa dituntut untuk memahami aturan. “Keberhasilan pembangunan di desa membutuhkan manajemen ataupun pengelolaan yang baik dari seluruh jajaran pemerintahan desa,” kata Tahlis saat membuka sosialisasi di Balai Desa Tuyat Kecamatan Lolak Selasa 20 September 2022. Pada sosialisasi itu, tidak hanya menitikberatkan soal produk Perda yang dikeluarkan. Akan tetapi lebih memberikan pemahaman serta bimbingan terhadap profesionalitas pemerintahan di desa. Sekda Bolmong Tahlis Gallang menambahkan, penyusunan instrumen hukum seperti peraturan desa (perdes) dalam suatu komunitas desa haruslah dilakukan secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara terbuka. Begitu juga dengan keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus berperan sebagai wakil masyarakat di desa. “BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa. Anggota BPD harus mengetahui dan paham tentang produk hukum yang ada di desa, seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa dengan segala konsekuensi hukumnya. Langkah ini penting agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat,” sambung alumni STPDN angkatan 2005 ini. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong Mohamad Triasmara Akub menjelaskan, sosialisasi yang dilaksanakan berlangsung tiga hari. Sosialisasi ini melibatkan sejumlah pimpinan OPD. Mulai Asisten I, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Bagian hukum. Serta pimpinan OPD lainya. “Sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas para aparatur pemerintah desa. Selain itu memberikan arahan serta pembinaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pemerintahan,” kata Akub. (*)

Tahlis: Aparatur Desa Dituntut Lebih Profesional

by Redaksi

21 September 2022

0

TOTABUAN.CO BOLMONG – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus melakukan sosialisasi tentang produk hukum terkait desa. Sosialisasi tersebut dibuka Sekda Bolmong ...

Pemerintah Daerah Dorong Desa Harus Bentuk Bumdes

by Redaksi

25 Juni 2019

0

TOTABUAN.CO BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru mendorong setiap desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ...

Dana Desa Untuk Kota Kotamobagu Masuk ke RKUD

by Redaksi

20 Maret 2018

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Dana desa (dandes) tahap satu sekira Rp 3,48 miliar sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ...

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Boltim Masuk Rekening Desa

by Redaksi

6 Maret 2018

0

TOTABUAN.CO BOLTIM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Slamet Umbola mengatakan, dana desa ...

Bupati Boltim: Desa Sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan

by Redaksi

17 Februari 2018

0

TOTABUAN.CO BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar mengatakan, desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan fungsi ...