BREAKING NEWS

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

8 Agustus 2023

185 Desa di Bolmong Belum Ajukan Permintaan Dana Desa

TOTABUAN.CO BOLMONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) membeberkan masih banyak […]

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa. Besarnya anggaran yang mengalir ke setiap desa tidak membuat para Kades cepat tergiur. “Kepada seluruh kepala desa hendaknya berhati-hati dalam penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Jangan sampai berurusan dengan hukum,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Dumoga (Cabjari) Edwin B. Tumondo mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Elwin Agustian Khahar saat membuka sosialisasi hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang bertempat di Hotel Sutanraja Kotamobagu itu, dihadiri para Camat serta Kepala Desa se Bolmong, Rabu 9 November 2022. Menurut Edwin, kucuran Dana Desa yang yang mengalir ke rekening desa harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini guna membangun desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Edwin juga menyampaikan, penyuluhan hukum ini sebagai bentuk pencegahan atau meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Bolmong. “Kami sampaikan para Kades dan perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Segala peraturan yang berkaitan hak dan kewajiban sebagai aparatur desa wajib dipahami. Supaya tidak terjerat kasus hukum. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,’’ sentilnya. Menurutnya, masyarakat penuh harap agar dana desa digunakan dan dikelola dengan maksimal sesuai dengan perencanaan. “Dana Desa harus digunakan sesuai aturan dan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan. Jika pemerintah desa masih ada keraguan langsung koordinasi dengan dinas terkait,” katanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bolmong Abdulsalam Bonde berharap dengan adanya sosialisasi hukum terkait pengelolaan DD dan ADD ini, para kepala lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan kualitasnya yang nantinya akan memberi dampak kesejahteraan masyarakat di desa. (*)

9 November 20229 November 2022

Soal Penggunaan Dana Desa, Kejaksaan Warning Sangadi di Bolmong

21 Mei 201921 Mei 2019

Pemkab Bolsel Gelar Pencegahan Hukum Bersama Kejaksaan

Hari Ini, Wali Kota Weny Gaib Lantik Pimpinan OPD Baru

Perumda Tirta Bukaka Asesmen 48 Pegawai

Relawan Abdya Kirim Bantuan dan Starlink ke Gayo Lues Pascabanjir Bandang

Harga Bahan Pokok di Pasar Lolak Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Jalan Pertanian, Denyut Baru Ekonomi Desa

Tag: DD

Bolmong8 Agustus 2023

185 Desa di Bolmong Belum Ajukan Permintaan Dana Desa

TOTABUAN.CO BOLMONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) membeberkan masih banyak […]

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa. Besarnya anggaran yang mengalir ke setiap desa tidak membuat para Kades cepat tergiur. “Kepada seluruh kepala desa hendaknya berhati-hati dalam penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Jangan sampai berurusan dengan hukum,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Dumoga (Cabjari) Edwin B. Tumondo mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Elwin Agustian Khahar saat membuka sosialisasi hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang bertempat di Hotel Sutanraja Kotamobagu itu, dihadiri para Camat serta Kepala Desa se Bolmong, Rabu 9 November 2022. Menurut Edwin, kucuran Dana Desa yang yang mengalir ke rekening desa harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini guna membangun desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Edwin juga menyampaikan, penyuluhan hukum ini sebagai bentuk pencegahan atau meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Bolmong. “Kami sampaikan para Kades dan perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Segala peraturan yang berkaitan hak dan kewajiban sebagai aparatur desa wajib dipahami. Supaya tidak terjerat kasus hukum. Khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,’’ sentilnya. Menurutnya, masyarakat penuh harap agar dana desa digunakan dan dikelola dengan maksimal sesuai dengan perencanaan. “Dana Desa harus digunakan sesuai aturan dan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan. Jika pemerintah desa masih ada keraguan langsung koordinasi dengan dinas terkait,” katanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bolmong Abdulsalam Bonde berharap dengan adanya sosialisasi hukum terkait pengelolaan DD dan ADD ini, para kepala lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan kualitasnya yang nantinya akan memberi dampak kesejahteraan masyarakat di desa. (*)

Bolmong9 November 20229 November 2022

Soal Penggunaan Dana Desa, Kejaksaan Warning Sangadi di Bolmong

TOTABUAN.CO BOLMONG — Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus mengingatkan para kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow […]

Bolsel21 Mei 201921 Mei 2019

Pemkab Bolsel Gelar Pencegahan Hukum Bersama Kejaksaan

TOTABUAN.CO BOLSEL – Upaya untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang tidak berujung proses […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.