CPMI Archives | totabuan.co

TOTABUAN.CO BOLMUT -- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara melakukan pertemuan dengan Pemkab Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Pertemuan ...

Pemkab Bolmong Lepas 20 Peserta Diklat CPMI

by Redaksi

14 Agustus 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG --Sedikitnya 20 peserta Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan da ...

Benny Ajak Anak Muda Kotamobagu Manfaatkan Peluang Kerja di Luar Negeri

by Redaksi

1 Agustus 2024

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, peluang kerja di luar negeri sangat terbuka. Calon Pekerja ...

Sosialisasi di Kotamobagu, BP2MI Siap Fasilitasi CPMI ke Negara Penempatan

by Redaksi

30 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU -- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) siap memfasilitasi penempatan Pekerja Migran di negara penempatan. Hal itu dikatakan ...

Pemkab Bolmong dan BP2MI Sosialisasi Peluang Kerja di Jepang

by Redaksi

29 Juli 2024

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat kerja ...

BP2MI Sulut Gencar Sosialisasi Pencegahan TPPO

by Redaksi

13 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO MANADO -- Balai BP2MI Sulawesi Utara gencar melakukan sosialisasi terkait Tindak Pencegahan Perdagangan Orang (TPPO). Sosialisasi kali ini dilaksanakan ...

BP2MI Sulut Mulai Wawancara Calon Pekerja ke Jerman

by Redaksi

6 Juli 2023

0

TOTABUAN.CO MANADO -- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan wawancara Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) program ...

TOTABUAN.CO SULUT-- BP2MI terus melakukan upaya kerjasama dalam rangka pelayanan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri. Jika sebelumnya di Provinsi Gorontalo, kini BP2MI melakukan audiens dengan Pemerintah Provinsi Maluku Jumat 26 Mei 2023. Audiens itu untuk membahas pembentukan pos pelayanan PMI di Provinsi Maluku. Pertemuan itu diwakili Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Dr Servulus Bobo Riti didampingi Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag. Kepala Biro SDMO BP2MI Dr Servulus Bobo Riti, menyampaikan pendirian Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Provinsi Maluku salah satu langkah BP2MI untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan pelaksanaan amanat peraturan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, tentang organisasi dan tata kerja balai pelayanan perlindungan PMI. "Tentu kami berharap kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ujar Servulus. Ia mengatakan, BP2MI membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembentukan pos pelayanan. Sehingga sinergitas pemerintah pusat dan daerah ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Maluku dan sangat diharapkan bisa segera terwujud di semester II Tahun ini. Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag menambahkan, dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan untuk membangun sinergitas. "Kami akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di 9 kabupaten dan 2 kota di wilayah Provinsi Maluku. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat perjanjian kerjasama tentang perlindungan bagi Calon PMI dan keluarganya. Ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 18 tahun 2017, pasal 40, dan 41 yang telah mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota,” ujarnya. Keterlibatan pemerintah daerah kata Hendra, untuk bersama-sama BP2MI mensosialisasikan peluang kerja di luar negeri yang sangat terbuka luas ke masyarakat akan berdampak positif bagi Provinsi Maluku dalam segi pengentasan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan melalui remitansi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu sinergi antara pemerintah daerah dan BP2MI adalah strategi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. "Implementasinya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pengentasan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi di Provinsi Maluku,” kata Hendra. Asisten III Provinsi Maluku Piterson Rangkoratat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Endang Diponegoro menyampaikan akan siap berkolaborasi dengan BP2MI. “Pemprov Maluku mengapresiasi serta akan memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan pos pelayanan PMI di Provinsi Maluku. Kami juga segera menugaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera merancang draft MoU antara Pemprov Maluku dan BP2MI agar bisa ditandatangani bersamaan dengan launching P4MI Maluku,” ujar Pieterson. (*)

BP2MI dengan Pemprov Maluku Bahas Pos Pelayanan CPMI

by Redaksi

29 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO SULUT-- BP2MI terus melakukan upaya kerjasama dalam rangka pelayanan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di ...

Dekatkan Pelayanan, BP2MI Bangun Kerjasama dengan Provinsi Gorontalo Layani

by Redaksi

24 Mei 2023

0

TOTABUAN.CO SULUT -- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan audiensi dengan Pemprov Gorontalo Selasa 23 Mei 2023. Audiens itu ...

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Camat se Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Rakor tersebut membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertempat di ruang rapat Kantor Rapat Kantor BP2MI Manado Sulut Kamis 16 Februari 2023. Menurut Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag, Rakor bersama para Camat se Bolmong untuk membicarakan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) khususnya perihal pendidikan dan pelatihan asal Bolmong. “Hari ini saya sengaja mengundang seluruh Camat se Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas mengenai pelatihan dan pendidikan bagi CPMI asal Bolaang Mongondow sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pasal 41,” ungkap Hendra. Hendra menjelaskan, pendidikan dan pelatihan CPMI menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota. Bahwa pendidikan dan pelatihan bagi CPMI kata Hendra, sangat krusial dalam penempatan CPMI ke negara penempatan. Hendra mengatakan, tahun ini BP2MI memiliki target untuk meningkatkan penempatan di sektor formal. Seperti penempatan pada pengguna berbadan hukum yang cenderung minim resiko. “Nah, setiap negara penempatan yang membuka lowongan kerja, mempunyai kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap CPMI baik itu bahasa maupun skill,” jelasnya. Hendra mengatakan, pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tahun 2022, Pemkab Bolmong telah mengirim 14 CPMI untuk diikutkan pelatihan bahasa Jepang. “BP2MI Sulut mencoba memfasilitasi dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan UU nomor 18 Tahun 2017 khususnya pasal 41,” tandas Hendra. Seluruh Camat menyambut baik rapat koordinasi ini dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal pengimplementasian UU Nomor 18 Tahun 2017 untuk membicarakan hal ini dengan para kepala desa. (*)

BP2MI Sulut Rakor Bersama Camat se Bolmong

by Redaksi

16 Februari 2023

0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Camat se Kabupaten ...