TOTABUAN.CO SULUT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pekan ini.
Pembentukan pansus tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Raski Mokodompit dipercaya memimpin pansus yang beranggotakan perwakilan lintas fraksi. Pansus ini akan bekerja dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk menelaah secara menyeluruh dokumen LKPJ yang disampaikan gubernur.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurut dia, proses tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Raski Mokodompit menyampaikan, pansus akan mengedepankan pendekatan objektif dan berbasis data dalam melakukan pembahasan. Selain menilai capaian kinerja, pansus juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Menurut dia, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
“Evaluasi ini penting agar program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Raski.
Melalui pembentukan pansus ini, DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pembahasan LKPJ Gubernur 2025 diharapkan menghasilkan evaluasi yang komprehensif sekaligus rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah. (*)
