TOTABUAN.CO SULUT — Kondisi ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan sinyal positif. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April 2026 mencatat inflasi provinsi ini tetap rendah dan terkendali sepanjang Maret 2026. Bahkan menjadi yang terendah di seluruh wilayah Sulawesi menguatkan efektivitas kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Stabilitas harga di Sulut tercermin dari inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,25 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 0,41 persen. Capaian ini menunjukkan tekanan harga yang relatif terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,20 persen. Angka tersebut menempatkan Sulut sebagai provinsi dengan inflasi terendah di regional Sulawesi, jauh di bawah beberapa daerah lain yang mencatatkan angka lebih tinggi.
Secara nasional, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi. Komoditas seperti ikan segar, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, hingga cabai rawit tercatat memberikan tekanan harga. Namun di Suluta, dampaknya berhasil ditekan melalui pengendalian distribusi dan ketersediaan pasokan.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui paket stimulus ekonomi turut membantu meredam inflasi, khususnya dari sektor transportasi. Penurunan tarif pada sejumlah moda transportasi seperti angkutan laut dan layanan penyeberangan memberi kontribusi terhadap deflasi di beberapa komponen biaya.
Pemprov Sulut juga menjalankan sejumlah langkah strategis. Penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta memastikan kelancaran distribusi logistik menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang periode dengan potensi lonjakan permintaan.
Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus menekan biaya distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Capaian inflasi yang rendah ini menjadi indikator kuat bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat berjalan optimal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun berkomitmen mempertahankan tren positif ini demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)
