TOTABUAN.CO SULUT — Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mulai mematangkan arah pembangunan jangka menengah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Mapalus, Kamis (9/4/2026). Fokus utama diarahkan pada transformasi ekonomi dan penguatan efisiensi fiskal di tengah tekanan global.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting dalam mempercepat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.
“Transformasi ekonomi harus ditopang oleh kebijakan fiskal yang adaptif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Yulius dalam forum tersebut.
Ia mengungkapkan, tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan nasional dan isu daerah seperti penataan wilayah pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam perencanaan 2027.
Dari sisi fiskal, Pemprov Sulut menghadapi keterbatasan ruang anggaran akibat tren penurunan pendapatan dan perubahan struktur pembiayaan menuju defisit. Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan daerah serta membuka alternatif pembiayaan melalui skema kerja sama dan sumber non-APBD.
Dalam dokumen perencanaan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,7 hingga 7,7 persen pada 2027. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun hingga kisaran 5 persen, dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengendalian emisi lingkungan.
Musrenbang ini juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat sebagai bentuk penguatan sinergi kebijakan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah pun diminta memastikan sinkronisasi program hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar arah pembangunan tetap sejalan dan terukur.(*)
