TOTABUAN.CO SULUT — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menerima Panitia Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Minggu (8/2/2026).
Dalam dialog tersebut, Gubernur YSK berbincang langsung dengan sejumlah tokoh panitia pemekaran, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainudin Damopolii, Denny Mokodompit, Hairil Paputungan, serta Didi Musa.
Pertemuan itu membahas kesiapan administrasi dan kondisi riil wilayah BMR terkait wacana pemekaran provinsi.YSK secara terbuka menegaskan bahwa isu pemekaran Provinsi BMR bukan bagian dari janji politiknya saat kampanye Pemilihan Gubernur Sulut. Ia menilai, hingga kini wilayah BMR masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Saya tidak pernah menjanjikan pemekaran BMR saat kampanye. Karena saya melihat kondisi daerahnya masih belum mandiri secara fiskal,” tegas YSK di hadapan panitia.
Menurutnya, tantangan utama BMR terletak pada pengelolaan potensi sumber daya alam yang belum memberi kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Salah satunya adalah sektor pertambangan emas di Bolaang Mongondow.
“Potensinya besar, tapi selama ini tidak pernah benar-benar menjadi pendapatan daerah. Justru hanya dinikmati segelintir pihak. Ini yang sedang saya benahi agar bisa menjadi PAD,” jelas Gubernur Sulut ke-13 itu.
Meski demikian, YSK mengakui bahwa sejumlah indikator pembangunan di wilayah BMR mulai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebutnya mengalami peningkatan, terlebih jika sektor unggulan dapat dikelola secara optimal.
“IPM dan pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik. Kalau pertambangan bisa kita kelola dengan baik, tentu akan semakin memperkuat kemandirian daerah,” ujarnya.
YSK juga menepis anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut mengabaikan wilayah BMR. Ia justru menyebut, banyak program strategis pemerintah provinsi saat ini difokuskan di kawasan Bolaang Mongondow Raya.
“Kalau dilihat secara objektif, program saya sebagai gubernur justru banyak berjalan di BMR,” katanya.
Namun secara realistis, YSK menilai BMR belum sepenuhnya siap untuk dimekarkan menjadi provinsi baru. Ia mengingatkan agar proses DOB tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau mau DOB, silakan. Tapi harus mengikuti aturan dan memenuhi seluruh syarat. Jangan sampai pemekaran justru menjadi beban bagi daerah induk,” tegasnya.
Ia pun meminta panitia untuk fokus melengkapi dokumen administrasi, termasuk indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pemerataan IPM di seluruh kabupaten/kota.
“Siapkan dulu semua persyaratan. Lengkapi berkasnya, lalu laporkan kepada saya,” pungkas YSK. (*)
