• Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Senin, Mei 19, 2025
  • Login
totabuan.co
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport
No Result
View All Result
totabuan.co
No Result
View All Result
Home Sulut

BP2MI dan Polda Sulut Cegah Perdagangan Orang ke Luar Negeri

Redaksi by Redaksi
13 Juni 2023
in Sulut
0
TOTABUAN.CO MANADO – Isu tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) terus diseriusi pemerintah. Aparat Kepolisian serta sejumlah instansi ikut dilibatkan salah satu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selasa 13 Juni 2023, BP2MI Sulawesi Utara melakukan audiensi dengan Kapolda Sulut membahas isu TPPO berkedok penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulut. Pada pertemuan itu, Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag, menyampaikan terkait harapan kerjasama dalam pencegahan dan penindakan terhadap TPPO di Sulut. Menurut Hendra saat ini Sulut marak terjadi TPPO dengan modus bekerja di luar negeri. “Sulut marak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus bekerja di luar negeri. Sehingga BP2MI membutuhkan dukungan dari Kepolisian untuk pencegahan maupun penindakan kepada pelaku,” kata Hendra. Menurutnya, kolaborasi antar institusi ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Sulawesi Utara dan sangat diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. “Ada beberapa laporan baik dari korban maupun keluarganya yang sudah diterima  BP2MI Sulut dan akan kami dorong ke Kepolisian agar pelaku dapat segera ditindak tegas sehingga meminimalisir korban-korban berikutnya,” tambahnya. Saat ini peluang kerja di luar negeri sangat terbuka sehingga kerap dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari proses penempatan ilegal. Beberapa data laporan sudah dikantongi dan akan segera didorong ke pihak Kepolisian untuk dapat segera memberikan tindakan tegas. Saat ini BP2MI terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan biaya penanganan korban TPPO di luar negeri serta mempercepat pembentukan Satgas penanganan TPPO di Sulut. Pada pertemuan itu Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto didampingi Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Gani Fernando Siahaan, dan Direktur Kriminal Khusus Kombes Pol Stefanus Michael Tamuntuan. Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menyambut baik sinergitas yang dibangun oleh BP2MI Sulut dan langsung memerintahkan Dirkrimum Polda Sulut untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah diterima oleh Balai BP2MI Sulut. “Kami sangat mengapresiasi sinergitas yang dibangun oleh Balai BP2MI Sulut namun tentunya sangat diharapkan adanya kolaborasi yang jelas terkait Tupoksi dari masing-masing instansi yang terlibat agar upaya pengamanan terhadap korban sudah terstruktur dengan jelas sehingga kami sangat mengharapkan adanya satgas khusus TPPO di luar negeri yang melibatkan setiap unsur terkait” ucap Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto. Setiap laporan katanya, akan segera dilakukan pendalaman oleh Polda Sulut untuk kemudian dilakukan tindakan tegas. “Laporan dari korban maupun keluarganya yang sudah masuk di Balai BP2MI Sulut harap untuk langsung dikoordinasikan dengan Dirkrimum Polda Sulut agar segera dilakukan pendalaman yang kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku,” katanya. (*)

Foto Bersama Polda Sulut dan BP2MI

0
SHARES
77
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TOTABUAN.CO MANADO – Isu tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) terus diseriusi pemerintah. Aparat Kepolisian serta sejumlah instansi ikut dilibatkan salah satu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Selasa 13 Juni 2023, BP2MI Sulawesi Utara melakukan audiensi dengan Kapolda Sulut membahas isu TPPO berkedok penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulut.

Pada pertemuan itu, Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag, menyampaikan terkait harapan kerjasama dalam pencegahan dan penindakan terhadap TPPO di Sulut.

Menurut Hendra saat ini Sulut marak terjadi TPPO dengan modus bekerja di luar negeri.

“Sulut marak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus bekerja di luar negeri. Sehingga BP2MI membutuhkan dukungan dari Kepolisian untuk pencegahan maupun penindakan kepada pelaku,” kata Hendra.

Menurutnya, kolaborasi antar institusi ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Sulawesi Utara dan sangat diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku.

“Ada beberapa laporan baik dari korban maupun keluarganya yang sudah diterima  BP2MI Sulut dan akan kami dorong ke Kepolisian agar pelaku dapat segera ditindak tegas sehingga meminimalisir korban-korban berikutnya,” tambahnya.

Saat ini peluang kerja di luar negeri sangat terbuka sehingga kerap dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari proses penempatan ilegal.

Beberapa data laporan sudah dikantongi dan akan segera didorong ke pihak Kepolisian untuk dapat segera memberikan tindakan tegas.

Saat ini BP2MI terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan biaya penanganan korban TPPO di luar negeri serta mempercepat pembentukan Satgas penanganan TPPO di Sulut.

Pada pertemuan itu Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto didampingi Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Gani Fernando Siahaan, dan Direktur Kriminal Khusus Kombes Pol Stefanus Michael Tamuntuan.

Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menyambut baik sinergitas yang dibangun oleh BP2MI Sulut dan langsung memerintahkan Dirkrimum Polda Sulut untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah diterima oleh Balai BP2MI Sulut.

“Kami sangat mengapresiasi sinergitas yang dibangun oleh Balai BP2MI Sulut namun tentunya sangat diharapkan adanya kolaborasi yang jelas terkait Tupoksi dari masing-masing instansi yang terlibat agar upaya pengamanan terhadap korban sudah terstruktur dengan jelas sehingga kami sangat mengharapkan adanya satgas khusus TPPO di luar negeri yang melibatkan setiap unsur terkait” ucap Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Setiap laporan katanya, akan segera dilakukan pendalaman oleh Polda Sulut untuk kemudian dilakukan tindakan tegas.

“Laporan dari korban maupun keluarganya yang sudah masuk di Balai BP2MI Sulut harap untuk langsung dikoordinasikan dengan Dirkrimum Polda Sulut agar segera dilakukan pendalaman yang kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku,” katanya. (*)

Tags: BP2MiPolda SulutTPPO
Previous Post

Limi Letakan Batu Pertama Program Bantuan Rumah di Desa Solimandungan Baru

Next Post

Dugaan Korupsi Honor Petugas Agama, Tiga Staf Bagian Kesra Bolmong Diperiksa Kejaksaan

Next Post
TOTABUAN.CO BOLMONG – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pembayaran honor petugas agama di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Institusi pimpinan Kejari Elwin Agustian Khahar itu, kini menyasar para staf untuk dilakukan pemeriksaan. Kali ini  tiga staf yang bertugas di bagian Kesra dipanggil menghadap penyidik Selasa 13 Juli 2023. “Iya tiga staf kita minta keterangan,” ucap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kotamobagu Chairul Mokoginta. Ketiga staf itu merupakan staf di bagian Kesra yang menangani verifikasi berkas administrasi para tokoh agama penerima honor. Dengan demikian, penyidik telah melakukan pemeriksaan terkasis kasus ini sudah ada enam orang. Sebab sebelumnya tiga orang sudah diperiksa, termasuk Kepala Bagian Kesra Rukman Korompot. Rukman diperiksa bersama dua ASM lainnya yakni Bendahara Setda Nur Alam dan Bendahara Pembantu Nentiana Bolota pada Selasa (6/6) lalu. Ketiga diperiksa terkait penyaluran honor petugas agama pada tahun anggaran 2021. Sebelumnya Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu Meidy Wensen mengatakan, jika kasus pembayaran honor petugas agama tahun 2021 di Kabupaten Bolmong terus didalami. “Yang pasti kasus ini terus dalam pengembangan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu Meidy Wensen. (*)

Dugaan Korupsi Honor Petugas Agama, Tiga Staf Bagian Kesra Bolmong Diperiksa Kejaksaan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

BERITA TERKINI

Pansus LKPJ DPRD Bolmong Temukan Banyak Proyek Bermasalah
Bolmong

Pansus LKPJ DPRD Bolmong Temukan Banyak Proyek Bermasalah

by Redaksi
18 Mei 2025
0

TOTABUAN.CO BOLMONG -- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) menemukan banyak proyek bermasalah. Proyek...

Read moreDetails
TP PKK Bolmong Tinjau  Agroindustri Pengolahan Nenas di Kabupaten Kediri

TP PKK Bolmong Tinjau  Agroindustri Pengolahan Nenas di Kabupaten Kediri

18 Mei 2025

Rektor IAIK Masih Bungkam Soal Laporan Dana Hibah di Kejaksaan

18 Mei 2025
Pemkab Bolmong Masih Berikan Waktu Bagi 21 KK yang Tempati Lahan di Karang Ria

Pemkab Bolmong Masih Berikan Waktu Bagi 21 KK yang Tempati Lahan di Karang Ria

18 Mei 2025
Pemkab Bolmong Amankan Aset di Karang Ria Manado yang  Ditempati 21 KK

Pemkab Bolmong Amankan Aset di Karang Ria Manado yang  Ditempati 21 KK

17 Mei 2025
totabuan.co

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.

TENTANG TOTABUAN.CO

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Suara Anda
    • Citizen Journalist
    • Opini
    • Foto Totabuan
  • Politik
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Sulut
  • Advertorial
  • Berita Video
  • All Sport

© 2019 TOTABUAN.CO by PMTech.