TOTABUAN.CO — Direktur Eksekutif Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan ada tiga tantangan terberat di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pertama menurut Robert, membangun kembali koordinasi horizontal antar-lembaga begitu juga dengan DPR.
Kedua ujar dia, koordinasi vertikal dengan keseluruhan kepala daerah sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah terbaru. Ketiga, mengembalikan kepentingan administrasi pemerintahan di Kemdagri ke jalurnya akibat kepentingan politik.
“Tiga hal tersebut adalah kerumitan yang saat ini terjadi di Kemdagri sebagai konsekuensi dari banyaknya direktur jenderal bentukan Gamawan Fauzi semasa jadi Mendagri,” kata Robert, saat berdiskusi di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut dia, kerumitan yang saat ini terjadi di Kemdagri sesuai dengan latar belakang Gamawan Fauzi yang mantan Bupati Solok dan beberapa bulan jadi Gubernur Sumatera Barat. “Barangkali dia beranggapan dengan banyaknya eselon satu maka sebuah kementerian akan berjalan efektif dan hebat,” ungkap Robert.
Oleh karena itu, dia menyarankan Mendagri Tjahjo Kumolo segera melakukan restrukturisasi organisasi di Kemdagri. “Saat ini ada tujuh Dirjen. Empat diantaranya tumpang-tindih. Salah satunya Dirjen Otda dan Dirjen Pembangun Daerah jadi satu saja sebab di kemeterian yang lain juga ada struktur itu. Dalam hitungan KPPOD, Dirjen di Kemdagri cukup dua atau tiga saja biar gerakannya lebih dinamis,” saran Robert.
Dijelaskannya, lima tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama sekali tidak pernah melihat bagaimana semestinya Kemdagri bekerja. “Semua dikerjakan Gamawan Fauzi saja tanpa kontrol,” pungkas Robert Endi Jaweng.
sumber : jpnn.com
