TOTABUAN.CO — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap menggelar muktamar untuk kali kedua. Menindaklanjuti pernyataan Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair soal dilaksanakannya muktamar islah pada 30 Oktober, kubu Suryadharma Ali (SDA) langsung memastikan diri hadir dalam forum rapat tertinggi partai berlambang Kakbah itu.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam keterangan pers di Kantor DPP PPP menyatakan, muktamar pada 30 Oktober hingga 2 November mendatang merupakan forum rapat yang sah. Sebab, PPP telah menetapkan bahwa muktamar pada 15 Oktober lalu tidak sah secara hukum.
“(Pengambilan) keputusan muktamar PPP Surabaya tidak dihadiri oleh DPP PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan sekretaris Majelis Pakar PPP,” kata SDA kemarin (27/10).
SDA menyatakan, hasil rapat tersebut telah menetapkan Achmad Farial sebagai ketua panitia pelaksana muktamar dan Zainut Tauhid sebagai ketua panitia pengarah. Keduanya telah bekerja keras mempersiapkan muktamar tersebut. Selain itu, hampir dipastikan pelaksanaan muktamar tersebut tepat waktu.
“Persiapannya telah rampung, sudah 90 persen,” ujarnya.
Dari proses internal, persiapan untuk mengundang pihak eksternal juga sudah dilakukan. SDA menyatakan, Mbah Moen, sapaan Maimoen Zubair, telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. SDA menyebut dua tokoh itu akan menghadiri muktamar yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta, tersebut.
Selain itu, PPP mengundang para menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, para gubernur, serta para ketua umum partai peserta pemilu. Mereka, terang SDA, dipersilakan untuk memberikan pendapat di dalam forum muktamar.
“Apakah dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat) atau dari KMP (Koalisi Merah Putih) akan memberikan masukan,” ujarnya.
SDA dalam kesempatan itu juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Lukman Hakim Saifuddin, kader PPP, dalam jajaran Kabinet Kerja. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memercayai kader PPP untuk menduduki jabatan menteri agama. Namun, SDA menegaskan bahwa posisi Lukman belum mewakili PPP sebagai partai.
“Keberadaan Lukman sebagai Menag karena profesionalitas, kemampuan. Dengan demikian, PPP belum berpindah ke mana-mana (dari KMP),” tandasnya.
sumber : jpnn.com
