TOTABUAN.CO JAKARTA –Pembahasan RUU Pilkada di DPR berjalan alot karena perbedaan pandangan dan kepentingan dari masing-masing fraksi. Fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih getol agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Sementara, parpol koalisi Jokowi-JK menolak tegas kepala daerah dipilih melalui DPRD. PDIP, salah satu parpol koalisi Jokowi-JK, menilai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah cara yang ideal.
Politikus senior PDIP, Pramono Anung memprediksi, penolakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan banjir dukungan. Sebab, kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin sedang dikebiri.
“Suara publik pasti akan melakukan penolakan atas rencana tersebut,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9) seperti dikutip merdeka.com
Pramono menegaskan, selain PDIP, berbagai kalangan masyarakat diyakini bakal ramai mendaftarkan gugatan ke MK bila RUU Pilkada dengan mekanisme dipilih melalui DPRD disahkan.
“Pastilah, saya yakin. Berbagai kalangan parlemen akan berbondong-bondong melakukan itu. Ya ini kan publik pasti melakukan penolakan terhadap usulan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, wakil ketua DPR itu menampik bila Pilkada tidak langsung dapat menghemat anggaran. Pihaknya mencontohkan pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat seperti halnya majunya Jokowi sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta.
“Enggak benar (pilkada tak langsung dapat menghemat anggaran). Contohnya yang paling ekstrem Jokowi ketika menjadi gubernur DKI, dan ketika beliau menjadi wali kota Solo biayanya kecil sekali. Termasuk waktu DKI sangat kecil karena saya tahu pendanaannya,” tandasnya.
sumber: Merdeka.com
