TOTABUAN.CO-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan intruksi agar kader partai tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan sistem politik yang tidak kondusif, terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
“Mengintruksikan seluruh kader partai baik di struktural, legislatif maupun eksekutif untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait pilkada yang dapat menimbulkan sistem politik yang tidak kondusif,” bunyi siaran pers yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Dwi Hartono dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Jumat (11/3).
DPP PDI juga menegaskan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidajat sebagai pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Sehingga, partai berlambang banteng dengan moncong putih berkomitmen untuk mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
“Membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2017,” bunyi siaran pers itu. Bagi kader partai yang melanggar intruksi ini, DPP PDIP akan memberikan sanksi sesuai peraturan partai.
Belakangan ini, muncul polemik isu deparpolisasi terkait rencana Basuki alias Ahok maju sebagai calon independen. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepaa pers mengatakan jalur independen sebagai langkah deparpolisasi atau pengurangan peran partai politik. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu, kata Pras, akan serius melawan langkah deparpolisasi.
“Calon gubernur dari jalur independen adalah cerminan deparpolisasi dan PDIP melawan deparpolisasi,” kata Prasetio saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.
Pria yang akrab disapa Pras tersebut mengatakan tak hanya PDIP saja yang merasa deparpolisasi mulai terasa di Indonesia. Partai-partai lain pun, kata Pras, mulai merasakan hal yang sama.
Menurut dia, Indonesia merupakan bangsa demokratis yang muncul dan dibangun oleh partai politik, bukan oleh kekuatan relawan atau independen. Pras lantas menyindir keberadaan relawan yang dianggap hanya muncul untuk menolong orang yang mereka dukung.
“Relawan itu hanya membantu dan mendukung jagoan mereka. Itu berbeda dengan politik,” katanya.
sumber:cnnindonesia.com
