TOTABUAN.CO – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan terus melakukan komunikasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi merah putih.
Kendati demikian, kata Tjahjo, PDI-P tidak mau bila harus memaksa-maksa partai dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung atau mendukung pilihan politik Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kami sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih?” kata Tjahjo di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.
Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru saja usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDI-P. Ini adalah arahan Megawati setelah fraksi ini di DPR tak mendapatkan kursi pimpinan.
Megawati, kata Tjahjo, meminta PDI-P tetap solid. “Membangun komunikasi terus bersama parpol, sesama anggota DPR terus, tapi kan kami tidak bisa memaksakan terus kehendak untuk harus ikut saya,” ujar dia.
Kejar pimpinan MPR
Kendati demikian, lanjut Tjahjo, PDI-P akan tetap berusaha mendapatkan pimpinan MPR. Dia mengklaim sudah punya strategi khusus agar tidak kembali gagal seperti dalam pemilihan pimpinan DPR kemarin. “Tapi strategi jangan dibuka sekarang dong. Soal strategi ada nanti, kan bisa kita ikuti.” pungkas Tjahjo.
Sebelumnya, Koalisi Merah Putih di DPR mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra).
Satu kursi Wakil Ketua DPR diberikan kepada Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan koalisi ini.
Adapun koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR. Koalisi ini pun gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR.
Dalam pemilihan itu sudah lebih dulu disepakati mekanisme pencalonan pimpinan DPR diajukan dalam paket berisi lima nama dari lima fraksi partai di parlemen. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.
sumber: kompas.com