TOTABUAN.CO — Nama Sri Mulyani kembali masuk bursa menteri di kabinet Jokowi-JK. Perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di jaman SBY itu digadang-gadang akan menempati jabatan menko perekonomian.
Kini namanya semakin santer menjadi pembicaraan banyak kalangan. Mayoritas menolak dengan pencalonan Sri Mulyani.
Salah satu yang menolak pencalonan Mulyani adalah sekretaris fraksi partai Golkar Bambang Soesatyo. Menurut Bambang nama Sri Mulyani tidak pantas masuk dalam kabinet trisakti.
Pasalnya perempuan yang juga pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian itu punya banyak catatan hitam.
Menurut Bambang, sosok Sri Mulyani merupakan orang yang dekat dengan mekanisme pasar. Nantinya, kata dia, Indonesia akan kembali bergantung pada hutang luar negeri dari IMF atau World Bank.
“Mereka memang memberikan bantuan. Namun ujung-ujungnya kita akan kesulitan mengembalikan uang beserta bunga-bunganya,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani merupakan perempuan yang sangat kuat dengan kasus bailout Bank Century. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp 7 triliun itu sampai kini masih dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tak kunjung usai.
Bambang mengatakan saat ini kasus Century sudah masuk dalam ranah penyidikan dalam hal bailout. Sebelumnya penyidik sudah merampungkan penyidikan melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Tersangkanya yakni Budi Mulya pun dihukum 10 tahun penjara.
Menurut Bambang dalam hal bailout terkait dengan Budiono. Nah, lanjutnya, jika Budiono tersangkut dapat dipastikan Sri Mulyani pun bakal terjerat. “Kemungkinan yang mendapatkan tinta merah dari KPK dan PPATK adalah Sri Mulyani,” terangnya.
Menurut Bambang, jika nama Sri Mulyani tetap masuk maka Jokowi ingkar janji pada masyarakat Indonesia. Sebab Jokowi pernah mengatakan bahwa kabinetnya harus bersih dari perkara korupsi. “Sekarang kok mau memasukkan orang yang kena kasus,” paparnya.
Selain itu, pihaknya dan KMP akan menentang Sri Mulyani jika menjadi menteri. “Kami akan menentang. Langsung kami evaluasi,” janjinya.
sumber : jpnn.com
