TOTABUAN.CO MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membeberkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-56 Provinsi Sulut di Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu 23 September 2020.
Rapat paripurna istimewa dilaksanakan secara virtual dan dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani. Hadir pula di ruangan rapat paripurna yaitu jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, peringatan HUT ke-56 Provinsi Sulut menjadi momentum untuk melipatgandakan semangat, sumberdaya dan kekuatan untuk merealisasikan cita-cita besar Gubernur pertama Provinsi Sulawesi Dr Sam Ratulangi menjadikan Sulut sebagai Pacific Gateway of Indonesia termasuk kerinduannya untuk menjadikan wilayah Nyiur Melambai ini diperhitungkan di Asia Pasifik.
“Kemajuan daerah yang mampu tercipta secara signifikan, ditopang oleh geoposisi wilayah Sulawesi Utara yang berada di bibir pasifik, serta kebijakan strategis pembangunan daerah dan optimalisasi sektor-sektor unggulan Sulawesi Utara, seperti pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata. Selain itu, karena adanya dukungan eksternal yang sinergis dengan upaya Pemerintah Provinsi dalam menjaga eksistensi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik,” kata Olly.
Olly juga memaparkan pencapaian target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021.
I. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Produk Domestik Regional Bruto dari 41,41 Trilyun Rupiah di tahun 2016, menjadi 130,20 Trilyun Rupiah di tahun 2019, atau naik sebesar 314,42%.
2. Tingkat Kemiskinan dari 8,98% di tahun 2016 menjadi 7,62% di tahun 2019 (turun sebesar 1,36%). Tingkat kemiskinan Sulut sejak tahun 2016 sampai sekarang terus mengalami penurunan, bahkan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional (9,22%).
3. Upah Minimum Provinsi dari 2.400.000 di tahun 2016 menjadi 3.310.723 di tahun 2019. UMP Sulut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mendorong kesejahteraan masyarakat Sulut dan berada pada tertinggi ketiga di Indonesia.
4. Investasi (PMDN + PMA) dari 1,743 Trilyun Rupiah di tahun 2016 menjadi 8,263 Trilyun Rupiah di tahun 2019. Total investasi (2016-2019) meningkat. Sehingga Perjuangan pembangunan KEK Industri Bitung dan KEK Pariwisata Likupang, direstui Pemerintah Pusat. Begitupula rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG), dengan kisaran total investasi 30 Triliun Rupiah.
5. Nilai Tukar Petani dari 96,21 di tahun 2016 menjadi 98,23 di tahun 2019. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.
6. Produksi Padi dari 584.031 Ton di tahun 2016 menjadi 856.447 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan dalam pencapaian swasembada padi.
7. Produksi Kelapa dari 270.036 Ton di tahun 2016 menjadi 275.493 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
8. Produksi Cengkih dari 20.217 Ton di tahun 2016 menjadi 36.469 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
9. Produksi Perikanan Tangkap dari 336.527 Ton di tahun 2016 menjadi 384.300 Ton di tahun 2019, sehingga Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
10. Produksi Perikanan Budidaya dari 440.000 Ton di tahun 2016 menjadi 569,503 Ton di tahun 2019, sehingga Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
11. Nilai Ekspor dari 1,021 Juta US$ di tahun 2016 menjadi 3,735 Juta US$ di tahun 2019. Aktivitas ekspor Sulawesi Utara terus bergerak meningkat, sejalan dengan meningkatnya produk komoditi ekspor Sulut.
12. Volume Ekspor dari 968,260 Ton di tahun 2016 menjadi 4.252,773 Ton di tahun 2019.
II. Meningkatnya derajat kualitas Pembangunan Manusia, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan pengukur tingkat kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per Kapita dari 71.05 di tahun 2016 menjadi 72.99 di tahun 2019. Ini menggambarkan kualitas hidup masyarakat Sulut yang terus meningkat, bahkan berada pada ranking 7 nasional.
2. Rata-Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 8,96 tahun di tahun 2016 menjadi 9,24 tahun di tahun 2020.
3. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 70,94 tahun di tahun 2016 menjadi 71,26 tahun di tahun 2020.
4. Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran, dari
29 kasus di tahun 2016 menjadi 5 kasus di tahun 2019. Terjadi penurunan kasus kematian bayi
karena pelayanan kesehatan yang lebih baik.
5. Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran mengalami penurunan karena pelayanan kesehatan yang lebih baik, dari 183 kasus di tahun 2016 menjadi 126 kasus di tahun 2019.
III. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun 2019, tetap tumbuh positif diatas rata-rata nasional (5%). Dari 6,17% di tahun 2016 menjadi 5,66% di tahun 2019. Untuk tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan karena merebaknya pandemi covid-19 secara global, triwulan I Sulut masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif, namun triwulan II terjadi kontraksi, dan pada triwulan III dan IV pertumbuhan ekonomi akan positif lagi.
2. Inflasi yang merupakan pengukur perkembangan harga dan ketersediaannya, dapat dikendalikan dibawah angka inflasi nasional. Bahkan pada tahun 2018, mendapatkan penghargaan pengendalian inflasi terbaik berupa prestasi nasional di tingkat pulau Sulawesi. Dari dari 6,28% di tahun 2016 menjadi 3,52% di tahun 2019.
3. Tingkat Pengangguran terus menurun dari tahun ke tahun. Dari 7% di tahun 2016 menjadi 6,25% di tahun 2019.
IV. Meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Pendapatan per Kapita (terjadi peningkatan karena sektor pariwisata bertumbuh positif ditunjang dengan sektor-sektor riil lainnya). Kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan sebesar 14,15 Juta Rupiah atau naik 137,44%. Dari 32 Juta Rupiah di tahun 2016 menjadi 52,20 Juta Rupiah di tahun 2019.
2. Gini Ratio antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah) mengalami penurunan sejak 2016 sampai saat ini. Dari 0.394 di tahun 2016 menjadi 0.367 di tahun 2019.
V. Meningkatnya infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Proporsi panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap, dan meningkat sebesar 4,48%. Dari 75,02% di tahun 2016 menjadi 79,50% di tahun 2019.
2. Persentase daerah irigasi yang terairi air irigasi meningkat sebesar 18,57%. Dari 59,15% di tahun 2016 menjadi 77,72% di tahun 2019.
3. Akses terhadap air minum berkualitas terus meningkat karena adanya pembangunan sejumlah sarana dan prasarana penyediaan air bersih. Dari 66,79% di tahun 2016 menjadi 82,36% di tahun 2019. Dengan kata lain masyarakat yang mengakses air minum berkualitas meningkat sebesar 15,57%.
4. Rasio Elektrifikasi dari 89,17% di tahun 2016 menjadi 99,99% di tahun 2019. Indikator ini mencerminkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Sulut telah terlayani energi listrik.
VI. Meningkatnya potensi dan akses pariwisata yang berdaya saing, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Kunjungan wisatawan menunjukan peningkatan sebesar ± 521%, karena adanya terobosan pembukaan direct flight ke sejumlah kota besar di RRT. Dari 38.400 orang wisawatan di tahun 2016 menjadi 153.656 orang wisatawan di tahun 2019. Dengan peningkatan itu, Sulawesi Utara dinobatkan sebagai The Rising Star Destination of Year 2019.
VII. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Pendapatan Daerah dari 2,885 Triliun Rupiah di tahun 2016 menjadi 3,940 Triliun Rupiah di tahun 2019. Dengan pengembangan inovasi pendapatan daerah sehingga pendapatan daerah meningkat.
2. Belanja Daerah dari 2,986 Trilyun Rupiah di tahun 2016 menjadi 4,504 Trilyun Rupiah di tahun 2019. Belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun memberikan kontribusi terhadap investasi sektor pemerintah.
3. Opini BPK dari WTP bisa dipertahankan berturut-turut dalam 5 tahun.
4. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang meningkat dari predikat C ke predikat B berdasarkan (penilaian KemenPAN RB). Selain itu, Pemprov Sulut juga berhasil memperoleh prestasi membanggakan melalui inovasi daerah, antara lain program PERKASA (Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara), dimana program PERKASA meraih juara 1 nasional Paritrana Award yang merupakan penghargaan Presiden RI di bidang BPJS Ketenagakerjaan.
Selang waktu setahun kebelakang ini, Pemprov Sulut terus berupaya keras untuk mewujudkan tema sentral peringatan HUT ke-56 Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Sulut Hebat Indonesia Maju. Cita-cita dan kerinduan untuk menjadikan masyarakat Sulawesi Utara menikmati hasil pembangunan, kini telah terlihat.
Terkait pembangunan kesehatan, Pemprov Sulut sedang merampungkan pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara, RS Khusus Mata, RS Jiwa Tateli dan Klinik Mata, yang akan diselesaikan pada bulan Desember 2020.
Selain itu, Sulawesi Utara terus mendukung program prioritas nasional Penurunan Angka Stunting, yang berhasil ditekan hingga 21,18%, menduduki rangking 7 nasional, dan berada dibawah angka nasional yaitu 27,67%.
Dalam pembangunan pendidikan, Sulut berhasil membuktikan bahwa fondasi pendidikan secara keseluruhan relatif baik.
Penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tingkatan SMA yang sudah 100%.
Gerakan Revolusi Mental terus bergema di Sulawesi Utara. Senada dengan Pusat, Sulut canangkan Gerakan Reformasi Birokrasi, lewat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sulut juga terus membangun infrastruktur darat, laut, udara, karena berdampak ke banyak sektor untuk mewujudkan mimpi Sulut di Gerbang Pasifik, yang kita bangun, yakni:
• Jalan Tol Manado Bitung;
• Jalan dari Bandara Internasional Sam Ratulangi
ke Likupang sepanjang 33 Km;
• Pembangunan Jalan Akses Pariwisata;
• Manado Outer Ring Road III;
• Manado Marina Bay;
• International Hub Port Bitung;
• Dermaga Cruise Likupang;
• Renovasi Berbagai Pelabuhan;
• Jembatan Nusantara Pulau Karakelang-Salibabu;
• Jembatan Bitung-Pulau Lembeh;
• Perluasan Bandara International Sam Ratulangi;
• Bandara Pihise Sitaro, Bandara Loloda Mokoagow Bolmong, dan Bandara Miangas Talaud;
• Lanjutan Pembangunan Jalan Boulevard Manado.
Dibangunnya KEK Pariwisata Likupang serta dibukanya penerbangan dari Tiongkok, dan Davao Filipina bawa semarak Pariwisata Sulut Maju.
Apalagi didukung dengan banyak pembangunan hotel dengan berbagai varian karena laju pertumbuhan wisata dan beragam pembangunan lainnya.
Dalam upaya Mitigasi Bencana, Pemprov Sulut genjot percepatan pembangunan Bendungan Multifungsi, yakni Bendungan Kuwil-Kawangkoan dan Bendungan Lolak yang diperuntukan untuk mitigasi bencana memiliki beragam fungsi, untuk menopang sektor pertanian, manajemen air baku, serta objek wisata.
PPN Produk Pertanian tidak hanya dinikmati masyarakat Sulut, tapi seantero Indonesia.
Dalam langkah mewujudkan Sulut berdaulat pangan. Penurunan tarif efektif pajak pertambahan nilai produk pertanian dari 10% menjadi 1%.
Pemprov Sulut juga memberikan asuransi untuk petani; pembagian bibit unggul dari beragam komoditi tani; modernisasi tambak udang tradisional; bantuan mesin perahu dan jaring apung buat para nelayan; bantuan alat pertanian; bantuan mesin pengolah kelapa ke daerah daerah sentra kelapa; dan pengolahan kelapa.
Adapun terkait penanggulangan pandemi Covid-19, Pemprov Sulut menganggarkan dana berjumlah Rp 201,4 miliar untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
Kegiatan penanganan dampak ekonomi ini berupa pemberian bantuan Saprodi kepada petani, peternak, nelayan, IKM, UKM, serta bantuan pembayaran premi asuransi kepada peternak sapi dan petani padi sawah.
Disamping itu untuk menjaga ketahanan pangan daerah, disiapkan juga alokasi anggaran untuk pengisian lumbung pangan.
Ada juga beberapa kegiatan fisik pelaksanaannya bersifat padat karya sehingga diharapkan dapat meminimalisir pengangguran yang terjadi akibat Covid-19.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi di daerah, Sulut juga mendapatkan kucuran dana pinjaman lunak senilai Rp 1 triliun Rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Bank SulutGo. (*)
