TOTABUAN.CO POLITIK — Politisi Sulawesi Utara (Sulut) Yasti Soepredjo Mokoagow dinilai masih sangat layak menjadi wakil rakyat di DPR RI di Pemilu 2024 ini. Bukan hanya janji, tapi sudah memberi bukti.
Sedikitnya 3000 miliar dana dari pemerintah pusat masuk ke Sulut. Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, pelabuhan, bendungan hingga Bandara. Hal itu sebagai komitmennya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sulut khususnya di Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Sosok Bupati Bolaang Mongondow periode 2017-2022 ini sudah dua kali terpilih duduk di DPR RI.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN dua periode yakni 2009—2014 dan 2014—2016.
Pada tahun 2010, Yasti diangkat menjadi Ketua Komisi V, menggantikan Taufik Kurniawan yang diangkat menjadi Wakil Ketua DPR.
“Banyak bukti infrastruktur yang dibangun di Sulut khususnya di Bolaang Mongondow Raya, terutama jalan dan perumahan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Poigar Salat Mokodongan.
Perjuangan untuk mendatangkan anggaran lewat pemerintah pusat saat ini sudah dinikmati. Salah satunya juga pembangunan Bandara Lolak, jalan Matali Baru Torosik.
Mokodongan pun membenarkan, apa yang dikatakan Yasti Soepredjo Mokoagow saat kampanye tatap muka. Menurutnya Kerja Nyata sebagai slogan caleg yang diusung PDI Perjuangan nomor urut 2 ini sangat tepat.
“Sosok Yasti Soepredjo Mokoagow telah menunjukan bukti kerja Nyata untuk masyarakat Sulut, khususnya di BMR,” tambahnya.
Saat melakukan orasi kampanye tatap muka, Yasti menuturkan bahwa, Ia banyak melakukan perubahan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Hal ini dilakukan karena kondisi APBD Provinsi tidak mampu untuk membiayai pembangunan jalan.
Tahun 2009-2010 awal anggaran jalan Provinsi Sulut dan Gorontalo dengan panjang jalan 1600 km dengan anggaran hanya 263 miliar.
Pada APBN Perubahan 2010, yang dibahas juli naik menjadi 750 miliar. Dana tersebut diperuntukan untuk perbaikan dan pelebaran ruas jalan Kaiya Kotamobagu dengan panjang 33 kilo meter. Selain itu pembangunan ruas jalan Poigar Kaiya.
Tahun 2011 anggaran, dari 750 miliar, berhasil diperjuangkan dan naik menjadi 1500 miliar. Dana tersebut kata Yasti, diperuntukan untuk jalan Pinogaluman Doloduo sepanjang 47 kilo meter.
Namun seiringnya waktu karena tidak ada perwakilan di DPR RI status jalan yang sebelumnya merupakan jalan strategis nasional turun menjadi jalan provinsi sehingga jalan itu rusak.
“Anggaran provinsi tidak mampu untuk membiayai,” paparnya.
Sedangkan untuk ruas jalan Matali Baru Torosik dengan panjang 47 kilo meter dimulai pembangunan pada 2012. Sebab anggaran bertambah menjadi 2500 miliar yang diperuntukan untuk ruas jalan kema, Rumbiah, Buyat dan Unggunoi dengan panjang jalan mencapai 170 kilometer lebih.
Pada tahun 2013, anggaran bertambah menjadi 3000 miliar.
Dana tersebut diperuntukan selain di wilayah Minahasa, Manado dan BMR, juga untuk pembangunan jalan di wilayah Kepulauan.
“Jadi tidak perna ada anggota DPR RI, periode sebelumnya yang mampu mendatangkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Sulut. Termasuk jalan Ring Road Manado, tol Manado Bitung. Belim.lagi pembanguan beberapa pelabuhan. Salah satunya pelabuhan Torosik,” bebernya.
Kondisi hari ini jumlah anggaran turun hanya 1800 miliar. Hal itu disebabkan karena tidak ada lagi anggota DPR RI yang mampu memperjuangkan anggaran.
“Banyak yang bertanya mengapa tidak lagi mencalonkan diri menjadi Bupati period kedua. Karena saya berfikir masih lebih bermanfaat bagi masyarakat Sulut khusus BMR apabila saya berada di DPR RI,” ujarnya. (*)
