TOTABUAN.CO — Reaksi keras DPR membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataannya soal permintaannya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali. Kubu Ical telah menetapkan Munas digelar pada Minggu (30/11) mendatang.
Kepada wartawan, Tedjo membantah melarang penyelenggaraan Munas Partai golkar di Bali. Dia mengaku hanya sekadar mengingatkan saja.
“Yang melarang siapa? Yang saya lakukan hanya mengingatkan,” kilah Tedjo kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11).
Tedjo menjelaskan, pernyataan itu dia keluarkan setelah melihat Rapat Pleno berakhir ricuh. Kondisi itu membuatnya beranggapan Munas Golkar pada akhir November mendatang berpotensi konflik.
“Makanya saya minta Polri untuk melihat lagi izinnya itu. Pemberian izin untuk melaksanakan Munas di Bali,” kata Tedjo.
Pertimbangan lainnya, mengenai laporan membludaknya wisatawan yang datang ke Bali setiap menjelang akhir tahun. Tedjo mengatakan, imbauan itu pun sudah disampaikannya kepada pimpinan Partai Golkar.
“Saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk menunda kalau ini (potensi) terjadi konflik,” kata dia.
“Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan Polri dan DPR. saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri melarang memberikan surat izin. Tidak ada kewenangan saya seperti itu,” imbuhnya.
Pernyataan ini berbeda saat Tedjo menyampaikan pernyataannya di kantornya pada Selasa (25/11) malam. Dengan tegas, dia meminta Kapolri untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali.
Dia pun mengimbau pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.
“Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November – 3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30,” ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11) malam.
sumber : merdeka.com
