TOTABUAN.CO — Mayoritas publik meyakini bahwa pengisian menteri di Kabinet Kerja merupakan hasil kompromi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sokernoputri.
Jokowi dianggap belum menjadi komando tertinggi dalam mengambil keputusan sehingga banyak menteri yang diangkat tidak diketahui keahliannya dan tidak sesuai dengan bidangnya.
Kesimpulan ini disampaikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang melakukan survei atas pembentukan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi.
“Tak sekedar kompromi dengan partai pendukung, ada juga menteri yang sudah mendapatkan warning KPK tapi masih diakomodasi Jokowi karena dekat dengan lingkaran Megawati,” kata Peneliti LSI, Rully Akbar saat memaparkan temuannya di Jakarta, Kamis (30/10).
Rully menjelaskan sebesar 52.86 persen publik menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi terlalu berkompromi dengan partai pendukung sehingga banyak menteri yang berasal dari partai politik tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Hanya 29. 56 persen yang menyatakan Presiden Jokowi sudah tepat memilih menteri dari partai politik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 17, 58 persen.
Dalam pemilihan 34 nama menteri, Jokowi mengklaim mengalokasikan 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari profesional partai. Saat memperkenalkan nama-nama menteri yang dipilihnya, Jokowi mengaku sudah cermat karena telah menggandeng KPK dan PPATK.
sumber : jpnn.com
