TOTABUAN.CO – Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus segera diselesaikan. Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sini sangat dinanti, karena jika tidak mampu mengatasi polemik ini, maka program yang dibuat pemerintah tidak akan dilirik oleh publik.
“Masalahnya ini tertutup dengan KPK dan Polri. Jadi, jika kapal sudah tenggelam pun tak menarik, dan mau eksekusi jilid dua kurang menarik sebelum masyarakat menyaksikan kasus Polri dan KPK itu siapa (dalangnya),” ujar Siti Zuhro kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Dia pun menilai, bahwa konflik Polri dan KPK bukanlah suatu kesengajaan untuk memperkeruh suasana politik di Indonesia.
“Kasus ini bukan pengalihan isu, karena kasus ini kan pernah terjadi sebelumnya di era Pak SBY jadi bukan dibikin-bikin. Menurut saya ini di luar dugaan, dan masyarakat sangat concern untuk mengawal, ini enggak enak dipantengin rakyat, mereka ingin tahu sampai final peletakan Kapolri yang oke dan tidak kontroversial,” tuturnya.
Jika KPK dan Polri masih memanas, kata Siti, maka otomatis Jokowi akan mendapatkan pekerjaan rumah yang besar.
“Selama itu pula Pak Jokowi mendapatkan PR yang besar, kan belum bisa meyakinkan masyarkat. Jadi selesaikan dua penegak hukum ini. Saat ini dia (ibarat buah) simalakama,” pungkasnya.
sumber: okezone.com
