TOTABUAN.CO – Setiap era pemerintahan tentu menghadapi masalah berbeda-beda yang tidak dapat dianggap lebih berat atau ringan dibanding yang lain. Apa pun kondisi yang akan dihadapi Jokowi-JK sebaiknya jangan mengulangi ‘prestasi’ pemerintahan pendahulunya.
“Seharusnya yang dilakukan Jokowi dan JK tidak mengulang berbagai ‘prestasi’ SBY yang pada dasarnya bukan suatu tindakan nyata,” kata Peneliti Setara (Institute for Democracy and Peace), Hendardi dalam jumpa pers di Kantor Setara Institute, Jl Danau Gelinggang, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin, (13/10/2014).
Di dalam masalah demokrasi dan penegakan HAM, pemerintahan SBY masih jauh dari paripurna. Berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak mendapat penyelesaian, seperti pembunuhan Munir.
“Pada kasus Munir, SBY cukup manggung dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir. Setelah TPF menyelesaikan tugasnya, laporan TPF tidak pernah dipublikasikan oleh SBY, sebagai bagian dari pemenuhan righ to know masyarakat atas kasus yang sesungguhnya terjadi,” tukasnya.
Dengan demikian, Hendardi menegaskan, pihaknya sangat berharap pada kepemimpinan baru mendatang. Di bawah nahkoda Jokowi-JK, pemerintah harus dapat menjamin segala bentuk komitmen menjadi nyata.
“Pemerintahan Jokowi-JK harus memperbaiki itu semua melalui kelemahan yang dimiliki SBY, terutama menyangkut kelebihan muatan pencitraan ketimbang tindakan. (terutama) pada soal demokrasi, penegakan HAM dan isu korupsi,” tandasnya.
Sementara itu, Setara tidak menafikan sederet prestasi dan kontribusi SBY dalam menjamin stabilitas politik selama sepuluh tahun terakhir. Namun, prestasi-prestasi dan kontribusi tersebut perlu disempurnakan oleh pemerintahan baru yang mulai lepas landas 20 Oktober 2014 mendatang.
sumber: metrotvnews.com
