TOTABUAN.CO — Dua pucuk kursi pimpinan legislatif, Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kini dipimpin parpol dari Koalisi Merah Putih yang notabene merupakan partai oposisi pemerintahan saat ini. Lalu, bagaimanakah gambaran pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan?
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK mendatang akan banyak mengalami kendala. Pasalnya, sejumlah program pro-rakyat yang telah diwacanakan pemerintahan terancam mangkrak atau justru terjegal di parlemen.
“Pemerintahan ke depan akan diganggu oleh mereka (KMP),” kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/10/2014).
Namun, Arie mengimbau agar Jokowi-JK tak perlu khawatir dalam menghadapi parlemen. Menurut dia, parlemen tertinggi bukanlah mereka yang duduk di kursi DPR/MPR, melainkan masyarakat yang merasakan langsung hasil kinerja pemerintah mendatang.
Ia mengatakan, Jokowi-JK harus tetap fokus bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menunjuk orang-orang profesional yang akan mengisi jabatan menteri.
“Komunikasi terhadap parlemen rakyat perlu ditingkatkan untuk menghadapi oligarki parlemen. Fokus kerja dan pilih menteri yang bagus, pasti rakyat membela,” katanya.
Ketika komunikasi dengan masyarakat sudah cukup baik, maka hal itu dapat menjadi kekuatan utama pemerintahan mendatang. Ia memprediksi bahwa aksi turun ke jalan akan semakin meningkat apabila rakyat melihat banyak agenda pro-rakyat yang diganggu parlemen.
“People power akan bela Jokowi-JK. Bukannya seperti tahun 98 rakyat melawan penguasa, tapi kali ini rakyat melawan parlemen,” ujarnya.
Sumber : kompas.com
