TOTABUAN.CO POLITIK –– Anggota Komisi V DPR RI Herson Mayulu, mengatakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. PISEW juga bertujuan agar masyarakat di perdesaan, berdaya dan mampu mengelola sumberdaya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya.
Hal itu dikatakan Politisi PDIP Dapil Sulawesi Utara ini, saat rapat virtual terkait pelaksanaan rapat koordinasi awal sekaligus sosialisasi tingkat provinsi kegiatan PISEW Provinsi Sulut tahun anggaran 2020 Senin 20 Jini 2020.
Rapat virtual itu, diikuti oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulut bersama pejabat struktural di lingkungan Kementerian PUPR, tim Pengarah dan tim Pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten, para Camat serta Kepala Desa yang menerima program PISEW.
“Program ini dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa,” ujar Herson.
Mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dua periode ini menuturkan, Program PISEW meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Secara nasional, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan.
Pada umumnya, infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.
Sedang sisanya, digunakan untuk pembangunan irigasi, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu. Pada 2019, Kementerian PUPR menganggarkan dana PISEW sebesar Rp 540 miliar untuk membangun 900 kecamatan atau 2.309 desa.
“Secara khusus program ini mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dimana perkembangan antar desa yang ada di Sulawesi Utara masih terlihat jelas perbedaan menurut kriteria pembangunan. Olehnya, tujuan ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa agar sinergitas positif bisa terbangun secara nyata, sehingga terjadi penguatan institusi di Desa,” paparnya.
Pada pelaksanaan PISEW nanti, Herson berharap badan kerjasama antar desa (BKAD) dapat memegang peran penting demi terlaksananya program tersebut. Herson juga memberikan apresiasi terhadap BKAD yang sudah terbentuk di tiap-tiap kecamatan yang sudah tercatat secara sah lewat badan hukum.
“Dari tujuan tadi, ada transformasi ilmu dimana lembaga-lembaga desa diberi penguatan agar menjadi salah satu pilar pembangunan yang ada di desa. Para Camat benar-benar menjamin anggaran yang ada langsung di rekening BKAD,” tegasnya.
“Jangan ada BKAD siluman. Sebab hal semacam itu dapat menjadikan program ini tidak berjalan dengan mulus. Mereka harus benar-benar orang yang kompeten dalam menjamin terlaksananya pembangunan secara merata. Jangan sampai terjadi berbagai distorsi kepentingan pribadi.” tandasnya.
Diketahui di tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan sebanyak Rp 11, 2 triliun untuk digunakan dalam membangun infrastruktur yang mendukung produktifitas di masyarakat di tingkat pedesaan. Selain program PISEW, terdapat juga program petani pengguna air (P3TGAI), BSPS, KOTAKU. Pisew 15 Kecamatan yang tersebar di 30 Desa. dengan pembagian 2 Desa/Kecamatan. (*)
