TOTABUAN.CO — Parlemen Republik Indonesia masih menyisahkan konflik antara dua koalisi, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Konflik keduanya telah mempengaruhi kinerja DPR RI dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Selain itu, konflik ini juga telah mempengaruhi jalannya pemerintah dan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Menanggapi kisruh kedua koalisi ini, Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana mengharapkan agar keduanya segera berdamai.
Pasalnya, kegaduhan politik di parlemen akan membahayakan kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan bangsa di sektor ekonomi dan politik di tahun 2015.
“DPR RI, sebagai salah satu lembaga negara yang strategis agar segera mengakhiri konflik supaya bekerja bersama-sama untuk kepentingan nasional dalam menghadapi situasi global dan nasional yang makin tidak menentu,” ujar Muliawan dalam Forum Group Discussion (FGD) “Economy & Politic Outlook 2015” yang diselenggarakan ISKA di Gedung KWI, Cikini, Jakarta pada Kamis (18/12).
Dalam FGD ini, hadir juga Komisioner Kompolnas Prof Adrianus Meliala, budayawan Eka Budianta, Putut Prabantoro, Charles Mangun, Titus Sarijanto, beberapa politisi, dan cendekiawan Katolik.
Menurutnya, pengajuan APBN-P di tahun 2015 tentu tetap patut dikritisi, namun jangan sampai menjadi kegaduhan politik berkelanjutan. Kegaduhan politik ini, katanya, dapat merembes pada persoalan ekonomi dan bidang-bidang lainnya.
“Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian di bidang ekonomi baik karena nilai kurs dollar naik, Aliansi strategis Tiongkok-Rusia, Embargo negara-negara Barat terhadap Rusia, dan harga minyak dunia naik” tandasnya.
“Stabilitas politik dibutuhkan untuk antisipasi dampak buruknya,” lanjut Muliawan.
Dia menilai keterbelahan di parlemen akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan dan keputusan politis yang penting dan strategis bagi masa depan bangsa.
“Tentu, kita tidak ingin kebijakan-kebijakan dan keputusan politis tunduk pada kepentingan koalisi. Semuanya harus tunduk pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
sumber : beritasatu.com
