TOTABUAN.CO — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Helmy Faisal Zaini mengajak semua menteri, pimpinan badan dan lembaga negara di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk sementara tidak memenuhi apapun undangan DPR.
“Kami mengajak semua menteri dan pimpinan badan serta lembaga pemerintahan tidak memenuhi undangan rapat DPR,” kata Helmy Faisal Zaini, di press room DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/11).
Alasannya, lanjut Helmy, proses pembentukan pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan kerja (AKD) DPR melanggar tata tertib DPR sehingga keputusan diambil berdasar tirani mayoritas oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
“Semua paripurna DPR dengan agenda pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan kerja berlangsung kisruh karena ngotot-ngototan. Mestinya, jika forum paripurna itu kisruh, kembali ke musyawarah mufakat, bukan mengambil keputusan,” tegasnya.
Karena itu, ujar mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu, PKB menghimbau agar semua anggota DPR duduk bersama dan kembali berdiskusi. “Kocok ulang pimpinan DPR dan AKD, kalau kami masuk dulu di rapat paripurna baru ambil keputusan, itu ibarat beli kucing dalam karung,” ungkapnya.
Sikap Fraksi PKB ini kata Helmy, bukan untuk membela kelompok-kelompok, tapi untuk kebaikan semua pihak karena ini menyangkut kepemimpinan.
“Di mana pun keberadaan pemimpin harus mendatangkan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Kita mengajak semua teman-teman kembali ke jalan yang benar dan tidak sewenang-wenang,” pungkasnya.
sumber : jpnn.com
