TOTABUAN.CO — Dualisme di tubuh Golkar dan PPP berimbas pada dukungan Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhono.Perubahan sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Bali, Aburizal Bakrie (Ical), dipandang sebagai aksi Ical untuk memperbaiki citra partai di hadapan publik. Namun, menurut Pengamat Politik UGM Ary Dwipayana hal itu justru menambah persoalan di internal Partai Golkar.
“Sikap Ical ini memang akan memperbaiki citra partai itu di depan publik. Tapi dukungan itu juga berisiko memperburuk konsolidasi Koalisi Pendukung Prabowo di pusat hingga daerah,” kata Ary.
Di isu Pilkada, menurut Ari, sebagian partai di Koalisi Pendukung Prabowo memang mengalami dilema. Partai-partai di koalisi Marah Putih, terjebak pada dua pilihan antara mempertahankan citra di depan publik dengan menjaga soliditas.
“Jika mendukung Perpu Pilkada langsung, mereka juga akan berhadapan dengan elite-elite di daerah yang selama ini berkepentingan dengan Pilkada DPRD, jadi memang sesungguhnya, kedua pilihan itu sama-sama bermasalah buat Koalisi Merah-Putih,” katanya.
Menurut Ary, argumen KMP tentang Pilkada langsung memang tampak inkonsisten. Awalnya mereka berpendapat bahwa Pilkada langsung bertentangan dengan Pancasila dan sangat liberal. Namun, ternyata pandangan mereka bertentangan dengan publik yang tetap menghendaki Pilkada langsung. Inilah yang menurut Ary, menjadi bumerang bagi pernyataan tersebut, sehingga muncul persoalan perbaikan citra partai, termasuk mengapa Ical putar haluan.
Namun, soal dukungan ke koalisi yang dibangun Prabowo, belum tentu akan melemah.
“Soliditas Koalisi Pendukung Prabowo belum tentu akan melemah, karena tergantung dari isu. Bahkan akan mengalami penguatan dan pelemahan bergantung pada isu politik yang sedang berkembang. Di isu Perpu Pilkada, peran SBY besar dan bisa membelah koalisi, namun pada isu lainnya, barangkali KMP akan solid, jadi tergantung isu-nya,” kata Ary.
Meski begitu, saat Pilkada langsung benar-benar dijalankan, konsolidasi KMP berpeluang kembali menguat. Kebutuhan untuk menguatkan aliansi pemenangan Pilkada bisa memulihkan soliditasnya. Namun, koalisi ini pasti akan mendapatkan tantangan dari konstituennya.
“Khususnya elite di daerah yang punya kepentingan dengan Pilkada, maka Pilkada Langsung, tentunya akan membawa konsekuensi logis bahwa mereka tetap harus bersaing dengan kandidat yang memang diusung oleh rakyat,” ujar Ary.
sumber : beritasatu.com
