TOTABUAN.CO POLITIK – Anggota DPR RI dari Komisi Hi Herson Mayulu memberikan apresiasi kepada Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait kebijakan pengalihan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.
Menurut Herson, meski awalnya terjadi tumpah tindih soal aturan dan membuat kebingungan aparat desa, namun patut disyukuti. Karena Kemendes mampu mengeluarkan kebijakan BLT untuk masyarakat di tengah pendemi penanganan dan pencegahan Covid-19 saat ini.
“Soal kebijakan yang dikeluarkan Kemendes soal Bantuan Langsung Tunai (BLT), patut diberika apresiasi. Meski awalnya banyak aturan yang tumpah tindih sehingga terjadi kebingungan, tapi patus bersyukur. Kemendes sudah mengeluarkan aturan terbaru terutama dalam hal masyarakat yang akan menerima BLT,” katanya saat menggelar rapat kerja secara virtual dengan Kementrian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementrian Desa PDTT dengan Selasa 21 April 2020.
Dalam rapat kerja secara virual itu ada beberapa agenda yang dibahas. Mulai realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2020, dan realokasi anggaran kementrian tahun anggaran 2020 terkait pandemi Covid 19.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara ini mengingatkan, kepada Kemendes agar konsisten dalam pengucuran dana ke daerah dan itu harus tepat waktu agar tidak terjadi persoalan persoalan baru.
Herson juga mengatakan, agar Kemendes memperhatikan para pendamping desa. Sebab sampai saat ini belum terlihat upaya tersebut. Padahal menurutnya, para pendampng desa serta tenaga ahli full di lapangan dan rentan terkena atau terpapar Covid-19. Oleh sebab itu dirinya berharap ada upaya dari Kementrian Desa untuk mengeluarkan kebijkan untuk melindungi para pendamping desa dan tenaga ahli.
Lebih jauh juga mantan Bupati Bolsel dua periode ini mengatakan, tentang dana 10 triliun lebih yang diperuntukan untuk beberapa program, harus dipisahkan berapa yang sudah tertata di APBN sebelum ada pergeseran dan berapa yang baru ditetapkan. Dia mencontohkan, seperti program P3TGAI dari sebelumnya berjumlah 6 ribu titik lokasi, setelah pergeseran bertambah 4 ribu titik lokasi.
“Oleh sebab itu Satker-Satker di Provinsi harus cepat, karena program terhitung April sudah harus jalan, sekarang sudah measuki akhir April. Mereka harus segera turun ke bawah melakukan sosialisasi tentang program ini,” pintahnya.
Kendati begitu, Herson menyampaikan suport dan dukungannya terhadap Kementerian PUPR yang telah meluncurkan program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. (*)
