TOTABUAN.CO — Tertutupnya sistem seleksi calon menteri Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus menuai komentar dari kalangan politisi.
Bahkan, dominasi partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diduga menjadi penyebab Joko Widodo tidak transparan dalam menentukan menteri. Jokowi menjadi tak punya hak penuh dalam memilih pembantunya.
“Kelihatan yang bermain partai-partai koalisinya, bukan hak Jokowi sepenuhnya dalam menentukan menteri. Padahal, Jokowi harus menjaga komitmennya akan bekerja secara transparan. Sebab keterlibatan publik dalam menentukan menteri, menurutnya sangat penting,” ujar politikus Partai Demokrat, Farhan Effendy kepada wartawan, Senin (13/10).
Farhan menjelaskan, publik Indonesia saat ini, sejatinya ingin menilai langsung rekam jejak calon menteri tersebut.
“Masyarakat pasti ingin tahu siapa saja kandidatnya, seperti apa latar belakangnya. Saya pikir, harusnya Jokowi menempuh cara semacam ini, agar kepercayaan rakyat besar terhadapnya,” tegasnya.
Patut diketahui, Jokowi akan dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober. Sayangnya, hingga saat ini siapa yang dipilih duduk di kursi menteri tak ada yang tahu.
“Sejauh ini publik belum dapat info perihal komposisi nama menteri, padahal pelantikannya tinggal seminggu lagi. Menurut saya ini kerja yang lambat,” tuntasnya.
Sumber : jpnn.com
