TOTABUAN.CO—Rapat paripurna pembicaraan tingkat satu terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2017 saat mulai dilakukan pembahasan. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha berharap dengan disetujui postur dan alokasi APBN 2017, bisa menambah akselerasi pembangunan menyeluruh di segala sektor bangsa.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial dengan mematok target dini rasio 0,39 persen pada Tahun 2017 mendatang,” kata ADM sapaan akrab Aditya dalam realesnya yang dikirim Rabu (26/10/2016).
Namun dalam pembahasan dan mewujudkan hal tersebut, Sekretaris DPD I PG Sulut ini meminta, agar pemerintah haruslah memastikan anggaran subsidi, baik subsidi energi maupun non energy agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang seragam terukur dan kualivaid serta terverifikasi.
Selain itu Ia menegaskan, program prioritas pembangunan tersebut harus diwujudkan dalam kegiatan yang memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta keadilan dan sosial.
“Pemerintah juga penting untuk memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk program-program pembangunan yang bisa meningkatkan kapasitas perekonomian pedesaan, sebagai upaya mewujudkan Nawacita, terutama cita ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 , Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Ia berharap kerja politik anggaran yang dipersembahkan untuk rakyat bisa bermanfaat dan dirasakan untuk kemaslahatan dan kebaikan negeri, ujar anggota DPR RI Komisi IX ini.
Diktahui rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 disetujui Badan Anggaran dan pemerintah untuk diteruskan dibahas di tingkat II atau rapat paripurna.
“Semua sepakat membahas RUU APBN ini ke tingkat II,” kata ADM.
ADM menambahkan dalam RUU APBN 2017 disepakati angka pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jumlah itu menurun 0,2 persen dibanding target yang diusulkan dalam Nota Keuangan yang sebesar 5,3 persen.
Rapat kerja tersebut juga menyetujui postur APBN dengan pendapatan negara sebesar Rp 1,750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080 triliun. Defisit dipatok sebesar 2,41 persen terhadap PDB atau senilai Rp 330,2 triliun. Keseimbangan primer disetujui sebesar Rp 109 triliun dan pembiayaan Rp 330,2 triliun.(**)
