TOTABUAN.CO — Penghapusan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kurikulum 2013 sempat dikecam. Pasalnya bisa membuat guru TIK yang sudah mengajar menjadi terdepak. Namun pemerintah membantah ancaman itu, malah menyebut Indonesia kekurangan banyak guru TIK.
Kekurangan guru TKI yang menonjol terjadi di jenjang SMP. Data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, total guru TIK yang ada saat ini berjumlah 28.042. Perinciannya 7.914 orang berstatus PNS, 4.895 orang guru tetap yayasan, dan sisanya 15.233 orang guru honorer.
Jika dikaitkan dengan jumlah rombongan belajar di seluruh Indonesia, kebutuhan ideal guru TIK di jenjang SMP mencapai 37.007 orang. Itu artinya masih Indonesia masih kekurangan guru TIK sebanyak 8.965 orang.
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Dikdas Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, dihapusnya mata pelajaran TIK tidak berarti guru-guru TIK yang selama ini mengajar akan kehilangan job. Kemendikbud sudah mengeluarkan aturan guru TIK difungsikan seperti guru bimbingan konseling (BK).
“Guru TIK kini tugasnya membantu siswa atau sesama guru untuk urusan TIK,” katanya kemarin.
Dengan fungsi barunya itu, kebutuhan guru TIK sangat besar. Sebab mereka memiliki tugas untuk membimbing atau membina minimal 150 orang siswa.
Melihat kondisi ini, Pranata meminta para guru TIK tidak meributkan lagi penghapusan mata pelajaran TIK saat ini. Selain itu para calon guru TIK yang masih kuliah, juga diminta untuk serius belajar karena lowongannya masih besar.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menjelaskan, Kemendikbud seharusnya membuka sejak awal jika Indonesia kekurangan guru TIK. Sehingga penghapusan mata pelajaran TIK tidak menimbulkan gejolak seperti saat ini.
Sulistyo menjelaskan kekurangan guru tidak hanya ada di bidang TIK saja. Tetapi juga guru-guru produktif di SMK. Dia berharap jajaran pemerintah mencari solusi untuk memecahkan masalah ini bersama-sama.
“Jangan sampai Kemendikbud bilang kekurangan guru, sedangkan kementerian lain berencana moratorium CPNS baru selama 5 tahun,” ujarnya.
Terkait urusan pembinaan guru, Sulistyo berharap ada restrukturisasi organisasi di Kemendikbud. Dia menuntutu janji Presiden Joko Widodo yang akan membuat dirjen khusus di Kemendikbud yang bertugas melakukan pembinaan guru di semua jenjang pendidikan.
Saat ini urusan pembinaan guru di Kemendikbud memang terpisah-pisah. Pembinaan guru SD ada di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUD), pembinaan guru SD dan SMP ada di Ditjen Dikdas, dan pembinaan guru SMA serta SMK ada di Ditjen Pendidikan Menengah.
“Alangkah baiknya pembinaan guru ini ditangani satu ditjen supaya lebih efektif,” jelas dia.
sumber : jpnn.com
