TOTABUAN.CO — Penghapusan Ujian Nasional (UN) kembali disuarakan. Kali ini, akademisi Lampung mendesak pemerintahan Jokowi segera merealisasikannya untuk menyelamatkan masa depan pendidikan di Indonesia.
Rektor IBI Darmajaya Andi Desfiandi menegaskan, kondisi UN saat ini tidak lagi sesuai tujuan awal kebijakan itu digulirkan. Jika semula bertujuan memetakan pendidikan di Indonesia, saat ini malah menjadi ajang pemimpin daerah saling berlomba mendapatkan nilai UN tertinggi.
Tak hanya kepala daerah. Dalam mencapai peringkat tertinggi itu, banyak pelaku pendidikan yang menghalalkan segala cara. Mulai oknum guru dan siswa sampai Dinas Pendidikan (Disdik).
“Karenanya, saya setuju UN dihapuskan. Untuk apa diteruskan jika hanya membuat siswa memiliki mental tidak sportif karena berorientasi hasil? Apa yang didapat selama proses pembelajaran selama bertahun-tahun tidak hanya bisa dinilai dengan angka akhir,” ujarnya, kemarin.
Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung (Unila) Hasriadi Mat Akin mengutarakan hal sama. Dia mengatakan, pemetaan pendidikan dapat dilakukan dengan cara lain, tidak harus melalui UN. Misalnya dengan sistem random sampling.
“UN itu dihapus sajalah. Para akademisi juga sejak dahulu sudah menyuarakan ini. Jika pemerintah ingin melakukan pemetaan bisa dengan cara lain. Sekarang kita sudah menjalani UN bertahun-tahun, apa perubahan yang didapatkan? Tidak ada!” tegas dia.
Menurutnya, pelaksanaan UN selama ini dianggap banyak memboroskan negara. Dari segi anggaran, setiap pelaksanaan UN dipastikan menyedot dana APBN yang tidak sedikit. Kemudian pihak perguruan tinggi juga turut andil dalam pelaksanaan kebijakan ini.
“Pemborosan anggaran namanya jika tiap tahun kita mengucurkan dana untuk pelaksanaan UN, tetapi nyatanya tidak membuahkan hasil. Lebih baik digunakan untuk yang lebih bermanfaat,” tandas Hasriadi.
Selain itu, terusnya, efek negatif dari pelaksanaan UN ada siswa yang berambisi mendapat nilai tinggi meski melalui cara yang tidak dibenarkan. Sering ditemukan sehari sebelum ujian, mereka bukannya belajar, namun disibukkan untuk mencari kunci jawaban.
Pihak guru yang selalu melarang untuk menyontek pada saat proses belajar, justru memperbolehkan tindakan tersebut saat UN. Semata-mata agar tidak mencoreng nama sekolah hanya karena ada siswa yang tidak lulus.
“Kasus kebocoran soal juga sering terjadi. Jika ini diteruskan, bukannya membawa kemajuan, justru menambah kebobrokan,” pungkasnya.
sumber : jpnn.com
