Penulis: M. Hendra
Pemerhati masalah sosial dan politik
Tanah Totabuan adalah tanah para Bogani. Sejak masa kerajaan, wilayah ini dikenal kuat bukan hanya karena keberanian para leluhurnya, tetapi juga karena kearifan dalam membangun hubungan dengan sesama. Sejarah mencatat Raja Loloda Mokoagow, atau yang dikenal sebagai Datu Binangkang, sebagai sosok pemimpin besar yang mampu memperluas pengaruh Bolaang Mongondow hingga ke luar jazirah utara Sulawesi.
Namun, yang membuat beliau dikenang bukan semata karena kekuatan perang, melainkan karena kemampuan menyatukan perbedaan melalui diplomasi dan kebijaksanaan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya terus hidup dalam setiap generasi anak Totabuan.
Hari ini, semangat itu kembali diuji. Isu pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali menghangat dan menjadi perbincangan di mana-mana di kota maupun di desa, di ruang diskusi maupun di media sosial. Tua dan muda menyuarakan harapan yang sama, meski dengan cara dan sudut pandang yang berbeda.
Perjuangan PBMR bukanlah perjuangan yang lahir kemarin. Sejak tahun 2011, upaya ini telah ditempuh dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Dukungan datang dari seluruh tumpah darah Bolaang Mongondow Raya, dari Kotamobagu hingga Boltim, dari Bolsel hingga Bolmut.
Almarhum Drs. H. Abdulah Mokoginta, yang akrab disapa Papi Yani, menjadi figur pemersatu pada masanya. Beliau membuka ruang dialog bagi semua elemen politisi, birokrat, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga pengusaha untuk bersama-sama memikirkan masa depan PBMR. Pada masa itulah, perjuangan ini mencapai titik penting di DPD RI, di bawah kepemimpinan putra terbaik BMR, Benny Rhamdani.
Perjalanan ini kemudian terhenti bukan karena kurangnya niat, melainkan karena kebijakan moratorium pemekaran daerah. Banyak CDOB, termasuk PBMR, harus menunggu dalam ketidakpastian. Aspirasi telah disuarakan hingga ke Istana Negara, namun moratorium tetap bertahan hingga hari ini.
Pergantian kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Utara dari Olly Dondokambey ke Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali menumbuhkan harapan, sekaligus pertanyaan. Masyarakat BMR wajar bertanya: Apakah perjuangan ini akan dilanjutkan? Apakah masih ada ruang untuk PBMR?
Undangan resmi Gubernur YSK kepada Panitia Pemekaran PBMR beberapa waktu lalu menjadi secercah cahaya. Namun, dinamika yang menyertainya juga memperlihatkan adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat. Aksi penyampaian aspirasi di Desa Poigar, yang berlangsung damai di bawah pimpinan Dolfie Paat dan Parindo Potabuga, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat ingin perjuangan ini terus diperjuangkan secara terbuka dan bermartabat.
Di sisi lain, muncul pula suara penolakan dari sebagian saudara kita di Bolaang Mongondow Utara. Sikap ini tentu tidak bisa serta-merta disalahkan. Setiap orang memiliki kekhawatiran, latar belakang, dan cara pandang masing-masing. Yang diperlukan bukan saling mencurigai, melainkan ruang dialog yang lebih luas dan jujur.
Sapaan awal Gubernur kepada Panitia Pemekaran juga memicu beragam respons. Kritik yang muncul seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian, bukan permusuhan. Upaya Hairil Paputungan untuk menjelaskan hasil pertemuan tersebut adalah bagian dari ikhtiar menenangkan suasana dan menjaga persatuan.
Pertemuan antara Gubernur YSK dan Panitia Pemekaran PBMR yang diketuai Drs. H. Djainudin Damopolii pada akhirnya menghasilkan sinyal positif. Permintaan Gubernur agar panitia melengkapi administrasi menunjukkan bahwa pintu dialog masih terbuka. Pada titik ini, PBMR bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan soal kemauan politik dan kebersamaan.
Dinamika yang ramai di media sosial hari-hari ini sejatinya menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa perjuangan besar seperti PBMR tidak bisa dibangun di atas kemarahan semata, melainkan harus dirawat dengan saling percaya, saling memahami, dan saling menyapa sebagai satu keluarga besar Totabuan.
Mereka yang belum sejalan tidak perlu dijauhkan, apalagi dimusuhi. Bisa jadi mereka hanya membutuhkan penjelasan yang lebih utuh tentang arti PBMR bagi masa depan generasi kita. Demikian pula, pertemuan awal antara Panitia dan Gubernur Sulawesi Utara patut dipandang sebagai langkah baik yang perlu dijaga dan dilanjutkan.
Ke depan, rencana sowan kembali kepada Gubernur bersama sekitar 100 tokoh masyarakat BMR dari empat kabupaten dan satu kota adalah bentuk ikhtiar kolektif untuk menegaskan bahwa PBMR adalah cita-cita bersama, bukan milik segelintir orang.
Mari kita jaga semangat ini dengan cara yang lebih teduh. Sebab perjuangan yang besar hanya akan berhasil jika dijalani dengan hati yang lapang.
Salam
Tabi bo Tanob
Salam Merah Putih, Bendera Kita Bersama
