TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Anggota DPR RI Komisi V, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, mengklaim bahwa alokasi anggaran pemerintah pusat dari khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk wilayah Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 miliar lebih dialokasikan khusus untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Hal itu diungkapkan Yasti saat membuka kegiatan Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Penanganan Keadaan Darurat dan Bencana, di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Senin (20/10/2025).
“Untuk tahun anggaran 2025 ini, ada sekitar seribu miliar lebih masuk ke Sulawesi Utara. Dari jumlah itu, sekitar lima ratus miliar lebih diperuntukkan bagi wilayah Bolaang Mongondow Raya. Itu pun baru dari dua bidang, yakni Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga,” ujar Yasti di hadapan peserta workshop.
Menurut Yasti, sebagian besar dana yang masuk ke BMR akan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, serta pengelolaan sumber daya air yang mencakup proyek irigasi, pengendalian banjir, dan perbaikan saluran air di sejumlah wilayah.
Ia menyebut, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi daerah dengan alokasi anggaran terbesar, karena banyak proyek strategis nasional dan peningkatan jalan yang direncanakan pemerintah pusat.
“Bolmong mendapat porsi paling besar. Banyak ruas jalan dan infrastruktur penunjang lain yang masuk dalam program prioritas nasional di wilayah ini,” jelasnya.
Yasti menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memperbaiki akses dan konektivitas antarwilayah, tetapi juga sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan yang baik dan jaringan air yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Akses lebih mudah, distribusi hasil pertanian lancar, dan aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” tambahnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa perjuangan membawa anggaran pusat ke Sulawesi Utara, khususnya ke BMR, tidak akan berhenti di tahun 2025.
Ia berjanji akan terus mendorong agar pada tahun anggaran 2026, alokasi dana yang masuk ke daerah dapat meningkat lebih besar lagi, serta menjangkau seluruh kabupaten dan kota di wilayah BMR.
“Saya ingin memastikan pembangunan di lima daerah di BMR mulai dari Bolmong, Kotamobagu, Bolsel, Boltim, hingga Bolmut mendapatkan perhatian yang proporsional. Tahun depan saya akan kembali memperjuangkan agar anggaran yang masuk bisa lebih besar,” tegas mantan Bupati Bolmong dua periode itu.
Yasti juga menyoroti pentingnya program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) yang menjadi salah satu prioritas Komisi V DPR RI. Menurutnya, program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membuka akses baru, memperbaiki jalan lama, dan mempercepat mobilitas masyarakat di kawasan pedesaan.
Selain berbicara soal infrastruktur, Yasti juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong pembangunan Kantor Basarnas di wilayah BMR.
Menurutnya, keberadaan kantor tersebut sangat strategis mengingat tingginya potensi risiko bencana di wilayah tersebut, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi.
“Saya akan mendorong agar Basarnas memiliki kantor permanen di Bolaang Mongondow Raya. Ini penting agar penanganan keadaan darurat dan bencana bisa dilakukan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yasti juga memberikan apresiasi kepada Basarnas Manado yang telah menggagas pelaksanaan workshop tersebut bersama DPR RI dan pemerintah daerah.
Ia menyebut kegiatan edukatif semacam ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
“Mitigasi dan penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Harus ada gerakan bersama masyarakat yang sadar risiko dan siap bertindak cepat ketika keadaan darurat terjadi,” tandasnya.
Sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober 2024, Yasti Soepredjo Mokoagow dikenal aktif memperjuangkan pembangunan untuk daerah-daerah di wilayah BMR.
Melalui posisinya di Komisi V, ia berperan langsung dalam pembahasan dan pengawasan program pembangunan di bidang infrastruktur, perhubungan, serta penanggulangan bencana.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pusat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di BMR,” tandanya. (*)
