Walikota Kotamobagu Mengaku Sempat tak Tidur Demi Kejar WTP

Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang didampingi Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan saat menerima LHP BPK
Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang didampingi Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan saat menerima LHP BPK
Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang didampingi Ketua DPRD Kotamobagu Rustam Siahaan saat menerima LHP BPK

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Walikota Kotamobagu Tatong Bara usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  dari Badan Pemeriksaan Keuangan tak dapat menyimpan suka citanya. Di kantor BPK usai menerima LHP, dia mengungkapan syukur atas apa yang diraih, atas kerja keras dari semua stakeholder sehingga meraih opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK .

Walikota Kotamobagu Tatong Bara bersama beberapa kepala daerah foto bersama usai menerima LHP
Walikota Kotamobagu Tatong Bara bersama beberapa kepala daerah foto bersama usai menerima LHP

Bahkan dia mengaku sering sempat tak tidur, guna harus melakuan koordinasi dengan semua pimpinan SKPD, waktu  jelang praaudit yang dilakukan tim dari BPK waktu lalu.

Bacaan Lainnya

“ Opini merupakan kerja keras pemerintah saat ini untuk membenahi system keuangan yang ada. Bahkan untuk merubah sistem kita sering sempat tak tidur,” kata walikota saat diwawancarai usai menerima LHP di kantor BPK Senin (23/6).

Walikota menambahkan, WTP juga sudah menjadi target dan komitmen pemerintah. Sehingga, semua intruksi BPK bukan hanya sampai kepada pimpinannya saja, akan tetapi  sampai ke tingkat bawa.

Walikota Kotamobagu Tatong Bara usai menerima LHP dari BPK memberikan tanggapan terkait opini yang diterima
Walikota Kotamobagu Tatong Bara usai menerima LHP dari BPK memberikan tanggapan terkait opini yang diterima

“ Penghargaan sangat luar biasa. Tetapi bukan penghargaannya yang kita kejar. Akan tetapi, ini akan menjadi budaya internal. Jadi kapanpun BPK turun semua sudah siap.  Nah saya rasa itu yang penting,” tambah walikota.

Pada pengelolaan dua tahun berturut-turut Pemkot mendapat opini tidak wajar (TW). Sehingga dengan melakukan inventarisir dan mengkaji apa persoalannya, termasuk asas tindak lanjut temuan. “ Ini merupakan tuntutan. Sehingga dari TW, WDP hingga ke WTP. Ini akan terus dipertahankan,” ujarnya. (Advertorial)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses