TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Polemik kegiatan pasar Senggol atau Bazar Ramadan antara pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu dan kalangan pemuda Gogagoman makin memanas. Aksi protes terus dilayangkan dari kalangan pemuda Gogagoman, karena mereka menilai pihak Pemkot tidak memberikan peran terkait aktivitas Bazar Ramadan tersebut.
Namun menurut Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Pemkot hanya memfasilitasi dengan menyiapkan dana untuk sewa kanopi dan biaya pengamanan selama Bazar Ramadan itu berlangsung.
“Siapa yang bilang. Pemerintah hanya memfasilitasi dengan menyiapkan dana untuk sewa tenda dan bayar pengamanan. Dalam kegiatan itu Pemerintah tidak ada niat mencari keuntungan. Itu semua disiapkan demi keuntungan mpara pedagang yang akan berjualan,” kata Wali kota saat diwawancarai usai buka puasa di rumah dinas Jumat (24/6).
Dengan dianggarkannya sewa kanopi dan biaya pengamanan, akan sangat membantu bagi para pedagang yang akan berjualan di Bazar Ramadan. Sebab selain sudah disiapkan tempat, biaya sewa lokasi hanya 100 ribu rupiah yang terlampau kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai dua hingga tiga jutaan.
Wali Kota mengaku pemkot sengaja menyediakan dana untuk sewa kanopi dalam kegiatan Bazar Ramadan, tapi bukan berarti mencari keuntungan. Ia mengaku ini murni demi pelayanan dan membantu bagi para pendagang yang akan berjualan jelang Idul Fitri.
Selain itu, Wali Kota membantah jika Pemkot mengambil alih lokasi tersebut tanpa melibatkan kalangan pemuda. “Justru pemerintah telah menyiapkan fasilitas silahkan mereka berjualan di situ. Kan biaya sewa lokasi hanya 100 ribu. Bila dibanding tahun sebelumnya harga lokasi mencapai jutaan,” tuturnya.
Ia berharap dengan sudah disiapkannya kanopi, warga yang akan berjualan silahkan menghubungi panitia dan gunakan tempat tersebut dengan sebaik-baiknya, pinta Wali Kota.
Sebelumnya, kalangan warga yang mengatasnamakan pemuda Gogagoman melayangkan protes setelah muncul kabar jika pemkot menyatakan akan mengelolah lokasi yang biasa dijadikan tempat berjualan para pedagang jelang idul fitri. Para pemuda protes, jika itu dikelola oleh pemkot, mereka kehilangan pekerjaan. Dengan dikelolah oleh pemerintah peran pemuda hilang dan tidak diberikan apa-apa. Padahal sudah sejak tahun 1987, mereka mengelola pasar tersebut untuk berjualan disaat jelang Idul Fitri. (Mg2)