TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU — Piutang sekira Rp 5 miliar yang menjadi tanggungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu di 2014 terus menyimpan misteri sendiri dalam pengelolaan keuangan daerah diakhir tahun. Setelah sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit, Ketua Partai Demokrat Ishak Sugeha. Kini giliran Ketua Partai Hanura Agus Suprijanta, mengeluarkan pernyataan ‘pedas’ terkait persoalan ini.
Menurut Agus, yang dikenal vocal di DPRD Kota Kotamobagu ini menuturkan bahwa persoalan wanprestasi atau apapun yang terjadi antara pemerintah dengan salah satu bank yang ada, bukan salah satu yang utama.
‘’Yang harusnya dipertanyakan adalah kenapa anggaran yang sudah ada dan diatur jelas dalan APBD ataupun APBDP bisa jebol dengan tidak terbayarkan seperti saat ini,’’ Tanya Agus.
Pihaknya mulai mempertanyakan system pengelolaan keuangan daerah yang menurut dugaan mantan kader PAN Kotamobagu ini telah terjadi permainan atau ada dugaan pergeseran pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukknnya.
‘’Jangan-jangan ada pos anggaran yang tidak sesuai peruntunkkan. Dan ini menurut saya perlu ada penjelasan yang detail dari pemerintah dalam hal ini pengelola keuangan untuk menjelaskan kenapa hingga terjadi piutang yang seharunya sudah tertatah pos anggarannya,’’ terang mantan Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu priode sebelumnya.
Pihaknya akan mendorong kepada pihak terkait dalam hal ini penegak hukum untuk dapat turun melakukan investigasi jangan-jangan ada dugaan pembayaran proyek atau kegiatan fiktif yang tidak diatur dalam APBD maupun APBDP 2014.
‘’Catat jika ini benar terjadi ada proyek fiktif atau pembayaran kegiatan yang tidak diatur dalam APBD, maka saya akan meminta agar pihak penegak hukum untuk dapat turun melakukan penyelidikan terhadap dugaan ini,’’ tegas Suprijanta. (man)
