TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Protes pengambilan alihan lokasi pasar snggol atau Bazar Ramadan oleh Pemkot Kotamobagu terus dilakukan warga Gogagoman. Bahkan protes terkait pengelolaan lokasi tersebut, berlanjut ke kantor DPRD, Jumat (24/6).
Puluhan perwakilan warga yang ada di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat mendatangi kantor DPRD. Kedatangan mereka ke kator DPRD sebagai bentuk protes ke pemerintah dan meminta agar DPRD bisa memfasilitasi persoalan lokasi pasar senggol yang diambil alih oleh pemerintah.
Sofyan Bede koordinator aksi mengatakan, pengambil alihan lokasi pasar senggol oleh pemerintah merupakan salah satu sikap yang bisa memicu terjadinya persoalan baru.
“Dulu waktu tidak ada anggaran untuk pengelolaan pasar senggol tidak ribut. Tapi setelah dianggarkan untuk sewa kanopi malah ribut. Ketika pemerintah siapkan dana, justur pemerintah tidak melibatkan unsur pemuda,” kata Sofyan saat hearing yang fasilitasi DPRD yang dihadiri Kadis Perindagkop Herman Arai.
Malah Sofyan menilai kebijakan penganggaran dari Pemkot dengan alasan membantu dan melayani masyarakat, jutstru membuka masalah baru dengan tida dilibatkannya pemuda Gogagoman. Sebab percuma menyediakan dana untuk sewa kanopi, sementara banyak warga yang dikorbankan untuk mencari hidup di pasar apaterlebih menjelang idul fitri.
“Kalau dengan alasan pengangganran untuk membantu dan melayani pedagang, lantas ratusan pemuda dan masyarakat yang hidup seharin di pasar mau dikemanakan. Ini yang harus dipikirkan,” tutur Sofyan.
Ketua DPRD Kotamobagu Ahmad Sabir yang didampingi sejumlah anggotanya saat memfasilitas pertemuan tersebut juga menyesalkan pihak panitia yang tidak melibatkan pihak DPRD dalam pertemuan dengan unsur Forkompinda.
Sabir malah mempertayakan manfaat dana yang disiapkan dalam kegiatan pasar senggol, sementara masyarakat yang ada di wilayah itu jutru tidak menikmati.
Kadis Perdindagkop Herman Arai masih dengan penjelasan sebelumnya. Ia mengataka, penganaggaran tersebut tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang akan berdagang. “Intinya pemerintah memfasilitasi dan membantu meringankan beban bagi para pedagang untuk berjualan,” kata Arai.
Herman mengatakan dengan adanya keputusan rapat, di mana untuk sewa lapak, jika sebelumnya hingga dua jutaan kini tinggal menjadi seratus ribu rupiah. (Mg2)
