TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU –Dalam upaya memastikan kebijakan daerah berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Pemkot Kotamobagu terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, kepastian hukum, serta keterbukaan informasi pemerintahan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, memimpin Rakor sebagai forum strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan daerah.
Menurut Sahaya, Rakor ini difokuskan pada upaya menghadirkan kebijakan yang terarah, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Asisten I dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, sekaligus ruang untuk menyelaraskan program dan langkah kerja perangkat daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Melalui forum ini, berbagai masukan dan rekomendasi strategis dihimpun guna memperkuat kualitas kebijakan publik yang sedang dan akan dilaksanakan,” katanya.
Sejumlah isu prioritas dibahas, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan ketertiban umum yang berkeadilan, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pembinaan pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan informasi publik yang transparan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa koordinasi bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara efektif.
“Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap kebijakan yang dirumuskan harus dapat dijalankan secara nyata oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa efektivitas kebijakan harus terus dikawal melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi lintas sektor agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Dukungan terhadap penguatan kebijakan juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta.
Menurutnya, kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang responsif dan berbasis pada dinamika publik.
“Sinergi yang terbangun melalui rapat koordinasi ini akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, menekankan pentingnya pengelolaan informasi publik sebagai bagian dari efektivitas kebijakan.
“Informasi kegiatan pemerintah daerah harus disampaikan secara terbuka, lugas, dan mudah dipahami masyarakat. Setiap kritik dan masukan publik akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran seluruh perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.
Melalui penguatan peran masing-masing perangkat daerah mulai dari penegakan ketertiban, kepastian hukum, stabilitas sosial, hingga keterbukaan informasi pemerintah daerah menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
