TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Puluhan warga dari Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat mendatangi Kantor Panwaslu Kotamobagu Kamis (21/12) sekitar pukul 20.30 WITA.
Mereka melapor ke Panwaslu karena diduga KTP mereka yang dikumpulkan beberapa waktu lalu, diduga dimanfaatkan di PIlkada sebagai syarat dukungan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Kotamobagu 2018 mendatang.
Yusran Lihawa warga yang tinggal di RT XIII mengaku, jika beberapa waktu lalu dia diprintahkan salah satu warga untuk mengumpulkan KTP. Pengumpulan KTP dengan iming-iming untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Ada 50 KTP yang saya kumpulkan waktu itu. Katanya KTP itu untuk digunakan untuk diberikan bantuan,” kata Yusran.
Dengan diiming-imingi bantuan dari pemerintah, tidak lama kemudian 50 KTP terkumpul. Namun lanjut Yusran, seiring waktu berjalan hingga saat ini janji untuk mendapat bantuan tidak kunjung datang. “Kita curiga jangan-jangan KTP kami dimanfaatkan di PIlkada,” kata Yusran.
Hadija Lihawa, Fajri dan Yunus Lihawa pun mengaku hal yang sama. Menurut mereka KTP mereka ikut diserahkan karena dijanjikan untuk mendapatkan bntuan.
“Kalau KTP kami hanya dimanfaatkan di PIlkada, jelas kami keberatan. Kami meminta Panwaslu untuk melakukan investigasi dan melihat kembali sebaran dukungan yang ada di Kelurahan Gogagoman, termasuk yang ada dibebebrapa RT,” tuturnya Hadija.
Kendati demikian, mereka mengaku belum didatangi petugas dari PPS untuk melakukan verifikasi faktual. Namun mereka curiga ada sejumlah lembaran yang ditandatangani oleh Yusran usai pengumpulan KTP waktu itu.
“Makanya kami melapor agar Panwaslu melihat kembali soal sebaran dukungan yang ada di wilayah kami,” tambah Yunus.
Bakal calon Walikota Kotamobagu dari jalur independen Jainuddin Damopolii ketika dikonfirmasi membantah terkait dengan rumor tersebut. Dia mengatakan, tidak pernah berjanji kepada warga apaterlebih menjanjikan memberikan bantuan.
“Sejak awal saya inginkan bahwa warga yang menyerahkan KTP mereka, murni untuk mendukung saya. Tidak pakai janji, apaterlebih pakai uang,” kata dia.
Sampai saat ini belum ada laporan dari timnya di lapangan soal penarikan dukungan. Sebab lanjut dia, warga yang mendukungnya untyk maju di jalur perseorangan adalah ikhlas untuk mendukung, bukan karena takut diintimidasi.
“Dukungan dari warga ini murni dan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada janji untuk memberikan bantuan. Bukan seperti lainnya, yang mulai melakukan intimidasi kepada warga, jika memberikan dukungan sudah tidak akan mendapatkan Rastra, bantuan anak asuh dan sebagainya,” sentil Wakil Walikota ini .
Ketua Panwaslu Kota Kotamobagu Musly Mokoginta menegaskan, apa yang dilaporkan warga akan segera ditindak lanjuti. Untuk saat ini warga yang datang melapor sudah dilakukan pendataan dan berikan laporan.
“Yang jelas laporan ini akan kami selidiki. Sementara ini semua warga yang datang melapor kita data dulu, termasuk alamat tempat tinggal mereka,” kata Musly.
Selain itu untuk membuktikan laporan mereka, data dukungan sebaran akan kita minta untuk pelajari, serta petugas PPS akan dimintai klarifikasi.
“Jika ini terbukti, akan ada sanksi Pidana yakni pemalsuan tanfa tangan. Tapi kita akan pelajari dulu karena laporannya baru masuk,” tegasnya.(**)
