TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Anggota DPRD Kota Kotamobagu Agus Suprijanta melontarkan ungkapan lewat akun facebooknya terkait dengan program anak asuh. Lewat akun facebooknya, ketua Ketua Fraksi Hanura Kotamobagu ini meminta agar Walikota Kotamobagu Tatong Bara untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan anak asuh yang terkesan pilih kasih.
Bahkan dalam ungkapan di fecebooknya, secara tegas Agus mengancam akan menolak APBD Perubahan tahun anggaran 2020.
“Bu Walikota tolong kase butul tu anak asuh supaya FRAKSI HANURA Nda Motolak Tu APBD PERUBAHAN 2020, kalo terkesan pilih kasih”.
Ungkapan itu langsung mendapat tanggapan beragam dari netizen. Beberapa netizen memberikan apresiasi dan dukungan atas cuitan itu. Mereka menilai program anak asuh sudah tidak lagi sesuai dan terkesan pilih kasih.
Seperti komentar dari akun bernama Kosam Gumolung yang mengeluarkan komentar Klu pilih kasih tolak Jo.
Maryono Anau
#ah..pilih kasih?? PANTAS torang pe DUNIA pendi2kan nda maju2, maso pe!!
Namun msih ada netizen yang meragukan sikap fraksi Hanura yang masih takut menolak. Namun ditegaskan oleh Agus, jika Fraksi Hanura sudah membuktikan itu cengan menolak LPJ.
Suphan Hassan
Blm brani batolak stw noh
Agus Suprijanta
Suphan Hassan baru LPJ datolak ketua nanti mo bekeng ulang kalo nda memihak kerakyat
Erny Sugeha
Betul pak nda jelas ini anak asuh cuma dorang2 yg dapat? popak samua
Marlina Askali Sampaleng
Klo boleh dengan smua2 tu bantuan seperti UMKM periksa akang karna petugas dikelurahan banyak pilih kasih pak
Lisa L Makalalag
Pak Ketua Komisi 1
Tolong di Liat Ada Yg dapat Anak Asuh.
Satu keluarga dpe anak tiga samua b dapa
Lisa L Makalalag
Pak Ketua Komisi 1.
Saya Lisa Lisdiyanti Makalalag.
Saya akan buktikan itu .
Belum terlalu status tersebut mendapat komnentar, Agus kembali mengunggah statusnya. Dalam positingan itu Agus, mengatakan, bahwa program anak asuh itu bermasalah berdaarkan data 2019.
Data 2019 menjadi piakan BDT padahal data tersebut tidak valid hampir 5 tahun diperbaharui.
ANAK ASUH BERMASALAH.. ! (DATA 2019 ), YG MENJADI PIJAKAN DATA “BDT” PADAHAL DATA TERSEBUT TIDAK VALID HAMPIR 5 THN TIDAK PERNA DIPERBAHARUI
SEMOGA APBD PRO RAKYAT.
