TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU– Perwakilan keraton Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mengunjungi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Selasa (19/4), guna membawa aspirasi paguyuban jawa yang bermukim di Kota Kotamobagu ke Yogyakarta. Aspirasi tersebut dimediasi oleh DPPKAD, yang mempertemukan perwakilan keraton dengan salah satu Paguyuban yang ada di Kotamobagu yakni Morgo Rukun.
Kepala DPPKAD Pemkot, Rio Lombone SSTP mengakui bahwa pihaknya memfasilitasi pertemuan tersebut. Inisiatif ini diambil, mengingat perwakilan keraton yang hadir merupakan pejabat di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan mempunyai hubungan yang baik dengan DPPKAD.
“Ada tiga daerah yang dikunjungi perwakilan ini, Boltim, Kotamobagu dan Bolmong. Mereka akan membawa aspirasi paguyuban jawa yang ada di derah ini, untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah di sana. Dari paguyuban Morgo Rukun misalnya, mereka mengusulkan untuk ada bantuan alat kesenian berupa gamelan, dan juga pakaian adat khas jawa,” kata Rio.
Rio menambahkan, dalam diskusi dengan perwakilan tersebut, direncanakan untuk penyerahan bantuan bagi paguyuban yang ada di wilayah Bolmong Raya (BMR), akan diserahkan langsung oleh Sri Sultan Hemengkubuwono di Kotamobagu.
“Insya Allah di Bulan Desember, akan diserahkan langsung bantuan-bantuan yang ada di proposal oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Selain Sultan, anggota DPR RI dari Dapil Jawa juga akan hadir, dan pak Dirjen Otda Kemendagri pak Soni Sumarsono. Pelaksanaannya dipusatkan di Kotamobagu,” tambah Rio.
Terpisah, Ketua Paguyuban Morgo Rukun, Sukiman Wibisono mengapresiasi inisiatif dari Pemkot yang bisa memediasi pertemuan tersebut. Menurut Sukiman, Pemkot mempunyai perhatian dalam menjaga kelestarian adat Jawa.
“Kita mengapresiasi inovasi dan inisiatif dari Pemkot, dalam hal ini Kepala DPPKAD yang berinisiatif mempertemukan kami dengan perwakilan keraton. Kami juga berharap, agar permohonan yang kami ajukan, bisa direalisasi oleh saudara kita di Jawa,” singkat Sukiman.
Untuk diketahui, perwakilan keraton tersebut juga merupakan perwakilan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membidangi urusan mengenai program se Pulau Jawa.(**)
