TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Hampir setahun dilantik menjadi walikota dan wakil walikota Kotamobagu hingga kini visi misi Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Djainudin Damopolii belum tampak terlihat. Dengan visi “Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing”.
“Kan kalau bicara model jasa, harus dipertegas lagi. Nah hampir setahun dilantik, belum ada sektor-sektor yang terlihat ada peningkatan. Lebih khusus lagi sektor jasa,” kata ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekuti Reformasi Efendy Abdul Kadir Senin (25/8/2014).
Makna dari visi itu tentu miliki nilai yang tinggi. Apalagi mewujudkan Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di kawasan BMR.
“Selama hampir setahun, sektor pendidikan dan kesehatan di Kotamobagu belum terlihat. Contohnya fasilitas rumah sakit. Di rumah sakit umum Pobundayaan. Ada empat dokter yang dikontrak setiap bulan 10 juta. Tapi, justru pemerintah yang tak siapkan faslitas. Inikan mubasir,” kata Efendy.
Lain halnya dengan sektor pendidikan. Harusnya lanjut Efendy, dari tahun 2014 sudah menjadi dasar pemerintah di 2015 untuk menetap rencana dan strategis.
“Padahal walikota dan wakil walikota itu dilantik pada 2013. Harusnya saat pembahasan tahun anggaran untuk 2014, visi misi itu sudah bisa menjadi dasar di tahun 2014. Tapi justru belum terlihat. Kalau bicara Kotamobagu sebagai kota jasa di Bolmong Raya, harus dipertegas lagi,” tambah Efendy.
Dia mengambil contoh sektor jasa perparkiran yang masih jongkok dari target yang dibebankan. Ini menunjukan pimpinan SKPD yang diangkat, tak mampu menjabarkan soal visi pimpinan. “ Itu pasti. Pimpinan SKPD yang diangkat dan lantas tidak mampu menjabarkan visi misi, harus dipertimbangkan dan jika perlu diganti,” pungkasnya. (Has)
