TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Pelantikan 33 pimpinan OPD Baru di lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu Jumat (29/12/2016) boleh dibilang 98 persen terakomodir. Mulai dari eselon II hingga IV. Namun, dari 33 OPD baru yang diresmikan Walikota Kotamobagu Tatong Bara, ada lima pimpinan OPD tipe A, dikabarkan langsung definitif. Lima OPD baru itu yakni Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kemungkinan pimpinan SKPD Tipe A langsung definitif,” ujar Sekretaris Kota Kotamobagu Tahlis Gallang usai acara pelantikan sumpah janji di Gedung Manggala Jumat (29/12/2016).
Tahlis menjelaskan, kendati hampir rata-rata yang dilantik masih pelaksana tugas (Plt), tetapi ada pertimbangan kenapa Tipe A langsung didefinitifkan.
“Memang sebelum penempatan ini sudah dikaji dan dipertimbangkan. Sebab posisi OPD baru khusus OPD tipe A rentan dengan muatan dan intervensi ketika dibuka ruang lelang jabatan. Sehingga, kemungkinan OPD Tipe A langsung definitif atas pertimbangan Walikota,” papar mantan Sekda Bolsel ini.
Untuk lima pimpinan OPD baru tipe A yakni Kepala Bappeda dipercayakan kepada Sofyan Mokoginta, Kepala BLH dipercayakan kepada Alex Saranaung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipercayakan ke Rio Lombone, Kepala Dinas Infokom dipercayakan kepapda Agung Adati, serta Satuan Polisi Pamong Praja masih dipercayakan kepada Sahaya Mokoginta.
“Jadi yang membedakan itu, hanya posisi tipe. Sebab kita sama-sama ASN eselon II, yakni pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.
Kendati demikian, beberapa pimpinan OPD baru bersifat pelaksana tugas. Nantinya kata Tahlis, pada Februari mendatang, masih akan dilakukan lelang jabatan. “Jadi masih ada peluang bagi yang lain untuk bersaing. Bagi OPD baru yakni tipe B dan C, lelang akan dibuka secara terbuka,” katanya.
Anggota DPRD Kotamobagu Agus Supriyanta berpendapat, penempatan pimpinan OPD baru hingga ke level eselon IV, sudah sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, dengan waktu yang sangat singkat untuk dilakukan lelang jabatan pada Februari, dinilai tidak kurang pas.
“Bagi saya kurang pas kalau Februari sudah dilakukan lelang jabatan. Sebab kinerja tersebut belum terlihat. Harusnya tiga hingga empat bulan bahkan enam bulan,” kata Agus.
Ia menilai waktu enam bulan sangatlah pas, untuk mengukur kinerja pimpinan OPD yang baru dilantik ini. (Mg2)
