TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Setelah melalui tahapan uji publik selama dua hari, 10 calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kotamobagu (PPK KK) Pilgub Sulut 2015 di empat kecamatan, akan menjalani tes wawancara mulai Selasa hingga Kamis. (05/5).
“Tes ini bobotnya tidak kalah dengan tes tertulis kemarin. Karena itu bagi yang lolos 10 besar untuk terus memperdalam aturan yang diberlakukan pada pilkada serentak kali ini,” kata ketua KPU Kotamobagu Nayodo Koerniawan di ruang kerjanya, Senin (04/05/15).
Nayodo mengingatkan PPK maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan membantu kerja-kerja KPU nanti diharapkan independen dan bebas dari intervensi, baik politik maupun kepegawaian, mengingat tidak sedikit dari mereka yang berlatar pegawai negeri sipil.
“Jadi kami akan menyeleksi benar-benar kenetralan PPK dan PPS. Ini penting agar pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut di Kotamobagu bisa berlangsung sesuai harapan dan berintegritas,” kata Nayodo.
Nova Tamon, Ketua Tim Seleksi PPS dan PPK Kotamobagu, menegaskan bahwa sikap tegas dan independensi KPU Kotamobagu dalam melakukan rekrutmen adhoc sudah dibuktikan dengan mencoret nama yang terbukti tercatat sebagai pengurus parpol.
“Kita berharap keterlibatan masyarakat jika ada kader partai yang masuk. Kita pasti coret kalau memang terbukti pengurus partai atau punya masalah lainnya,” tegas komisioner KPU Kotamobagu perempuan satu-satunya ini.
Terkait dengan rencana tes wawancara yang akan dimulai Selasa, Aditya Tegela, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi teknis penyelenggara, mengatakan pihaknya akan tegas bagi anggota PPK maupun PPS yang gagap teknologi (gaptek, red).
“Kalau memang ada diantara dari mereka yang lolos 10 besar dan merasa diri gaptek atau tidak tahu menggunakan komputer, sebaiknya mengundurkan diri. Ini penting, karena pelaksanaan pemilu dan pilkada sekarang ini full teknologi, mulai dari pendataan sampai perekapan suara pemilih,” pungkas Aditya diiyakan Iwan Manoppo.
Sumber: KPU Kotamobagu
