TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Badan Narkotika Kotamobagu (BNK) mengaku enggan melakukan tes urin dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini karena tak memiliki alat pendeteksi narkoba.
Kepala Badan Narkotika Kotamobagu Gunawan Damopolii saat diwawancarai tentang upaya pemerintah dalam menangani kasus peredaran narkoba dikalangan PNS, tak menampik soal hal itu. Bahkan enggan bekomentar soal rencana dilakukan tes urin dikalangan PNS.
“Kita akan lakukan tes urin, tapi untuk siapa dan kapan, itu belum bisa kami beri tahu,” kata Gunawan Selasa (12/4).
Ia beralasan, pihaknya masih kekurangan alat untuk melakukan tes urin.”Alatnya masih dipesan di Manado karena di Kotamobagu tidak ada. Sedangkan jumlah cukup banyak, ” tuturnya.
Namun meski demikian kata Gunawan, apabila ditemukan PNS yang positif narkoba, maka pihaknya akan melakukan rehabilitasi.
“Kita masih sebatas pelaksana saja dan untuk tindak lanjutnya maka yang paling lengkap adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Tapi bila ditemukan positif narkoba maka akan tetap menjalani rehabilitasi seperti dengan bekerja sama dengan dokter spesialis dan beberapa pihak yang terkait,” kata Gunawan menjalaskan.
Sebelumnya Wakil Walikota Kotamobagu Djainudin Damopolii menegaskan, Pemkot akan melakukan tes urin bagi kalangan ASN di Kotamobagu. Ini dilakukan karena Kotamobagu masuk dalam daftar daerah kedua di Sulut. Selain itu tes urin untuk mencegah para ASN dari penggunaan barang haram tersebut.
“Pasti kita akan melakukan tes narkoba karena itu sangat baik” ujar Djainudin.
Tes urin tersebut diperlukan karena penggunaan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (napza) sangat ditentang oleh hukum dan agama, apalagi data dari BNN Sulut, Kotamobagu menduduki peringkat ke lima pengguna narkoba tertinggi. (Rez)
