TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Sekretaris Komisi II DPRD Kotamobagu Jusran Deby Mokolanot menegaskan, hingga kini belum ada yang bisa dibanggakan dari hasil kerja pemerintahan yang dipimpin Wali Kota Tatong Bara.
Kinerja sebagian besar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai belum maksimal. Bahkan bila dilihat, tidak berbanding lurus dengan prestasi dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Kuangan (BPK). Sebab hingga triwulan II penyerapan APBD 2015 ini masih rendah.
“Bayangkan saja, sampai di penghujung triwulan II atau sudah hampir enam bulan anggaran berjalan, serapan anggaran dalam APBD masih sangat rendah. Ini, tentu tidak berbanding lurus dengan prestasi dengan meraih WTP yang begitu dibangga-banggakan oleh eksekutif,” kata politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dia menambahkan, perlunya dilakukan evaluasi atas kinerja para pejabat yang duduk di seluruh SKPD, terutama menyangkut performa perencanaan pada program kerja mereka.
Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Jainuddin Damopolii harus secepatnya mengevaluasi performa perencanaan di masing-masing SKPD. Karena sudah satu semester berjalan tapi belum kelihatan hasil kerja mereka yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Alasan untuk melakukan evaluasi agar visi-misi pasangan yang dilantik September 2013 lalu itu dapat berjalan dan terlihat progress-nya.
“Jujur saja, sepanjang yang kami amati, sampai saat ini belum terlihat “buah tangan” dari TB-JaDi dan kabinetnya yang mencerminkan janji pasangan ini sewaktu kampanye lalu. Yaitu, Kota untuk Semua,” sindir Eby sapaan akrabnya.
Sepanjang tahun 2014 yang tahun tema pembangunannya mengusung Tahun Kelembagaan, sebut dia, terlihat tidak berjalan maksimal.
“Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa dari tahun tema pembangunan yang diusung wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2014 lalu. Biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang lebih dari Tahun Kelembagaan yang menjadi tema pembangunan sepanjang tahun tersebut,” beber anggota DPRD yang pada periode 2009-2014 lalu duduk sebagai Komisi I DPRD Kotamobagu ini.
Yang paling parah lanjutnya, pada tahun 2015 ini, tema pembangunannya adalah Pelayanan Dasar untuk Semua. Selain masih rendahnya serapan anggaran dalam APBD, juga sepanjang enam bulan terakhir sama sekali belum terlihat pekerjaan menonjol dan layak diapresiasi.
Yang ada malah masih banyaknya keluhan masyarakat di sana-sini, terkait pelayanan di SKPD hingga di lembaga-lembaga terkecil di Pemkot.
Kasus kecil yakni konfik antara Lurah Mogolaing Fatmawati Ginano versus warga setempat. Ini tentu sangat menyesalkan terjadinya konflik antara pimpinan lembaga terkecil di jajaran Pemkot Kotamobagu, dengan warga setempat kata dia.
Belum lagi masalah-masalah lain yang bermunculan silih-berganti. Sekalipun meraih hasil positif dalam hal pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana dengan urusan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Termasuk masih banyaknya rencana pekerjaan yang tertuang dalam buku APBD, tapi hingga kini ini belum direalisasikan, pungkasnya.(Has)
