TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Untuk mengoptimalisasi pelayanan publik, dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar workshop reformasi birokrasi di aula rumah dinas wali kota, Selasa (28/10/) kemarin.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ini sampaikan Astri Mefayani, auditor ahli, Deputi Perumusan Kebijakan Kemenpan-RB.
Dikatakannya lagi pemerintah daerah harus mempu melakukan reformasi birokrasi. Salah satu diantaranya melihat tujuan dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Astri, di beberapa daerah, banyak SKPD yang tumpang tindih.
“Di Kemepan sebelumnya memiliki enam deputi tapi saat ini tinggal empat,” ujar Astri.
Lanjutnya, setiap kepala SKPD juga diwajibkan untuk memiliki indikator keberhasilan. Indokator keberhasilan diperlukan untuk mengukur keberhasilan program atau kegiatan di masing-masing SKPD.
“Wajib memiliki indikator keberhasilan, agar kita bisa mengetahui apakah program yang kita jalankan berhasil atau belum. Jika belum apa kita harus mencari tahu kekurangan dari program tersebut,” jelas Astri, salah satu pemateri dari Kemenpan-RB.
Menurut Astri, seluruh PNS bisa menjadi seorang pimpinan SKPD jika tugas dari pimpinan tersebut hanya membuat surat pertanggungjabawan kegiatan.
“Seorang pimpinan SKPD juga harus mempu menjelaskan manfaat dari program yang dijalankannya. Artinya tidak hanya membuat surat pertanggungjawaban,” tegasnya.
Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, berharap agar apa yang di dapat dari workshop ini bisa diterapkan oleh seluruh pimpinan SKPD.
“Agar nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga Kota Kotamobagu,” kata walikota.
Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jainuddin Damopolii, Sekdakot Mustafa Limbalo, para asisten dan seluruh Kepala SKPD yang nantinya akan menjadi perserta workshop. (man)
