TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU— Tingginya siswi yang drop out (DO) mulai SMP hingga SMA sederajat di Kotamobagu ternyata karena kasus hamil. Ini terlihat dari laporan panitia ujian nasional (UN) dinas pendidikan pemuda dan olahraga tingkat SMP maupun SMA.
Dari laporan itu menyebutkan untuk tingkat SMA, MA dan SMK, hingga hari terakhir ada sekitar 19 orang yang tidak ikut. Tiga orang sakit, dan 16 orang dinyatakan DO. Sementara untuk UN tingkat SMP, hingga hari kedua dilaporkan 37 orang yang tidak mengikuti ujian. Hanya saja, pihak Dikpora belum bisa memastikan ke-37 orang yang tidak ikut UN, sakit atau DO.
“Belum ada keterangan jelas. Seperti di hari pertama, jumlahnya 36 orang, dua orang alasan sakit. Nah, dihari kedua, 37 yang tidak masuk,” kata Kepala Seksi Kesiswaan dan Kurikulum Rastono.
‘’Prestenasi ini cukup besar sampai puluhan bahkan ratusan anak. Ini bisa saja mereka mendaftar disekolah lain tapi tidak mengambil surat pindah dari sekolah asal. Sehingga kami tidak atau apakah mereka berhenti atau masih lanjut,’’ tambah Rastono.
Dihubungi terpisah terkait DO, Kepala Dikpora Rukmini Simbala, mengaku ada beberapa penyebab. Namun, setelah dilihat lebih teliti, ternyata sumbernya dari keluarga. Disebutkan, dari sampel lima orang siswa yang DO, ternyata tiga diantaranya akibat broken home (persoalan keluarga), sedang dua lainnya akibat ketidakmampuan ditambah pergaulan.
“Itu khusus siswa laki-laki. Persoalan di rumah terbawa hingga di luar, sehingga keinginan untuk sekolah tidak ada lagi,” kata Rukmini.
Sementara untuk siswa perempuan, lanjut Rukmini, lebih ke pergaulan bebas. Dia mengaku, dari beberapa siswa perempuan DO yang diklarifikasi, ternyata banyak yang sudah hamil. Tidak hanya siswa SMA, tahun lalu ditemukan juga ada siswa SMP yang sudah hamil, sehingga keadaan itu memaksa perempuan harus kawin lebih dini dan memilih menjadi ibu rumah tangga.
“Ini yang kami temui di lapangan, ketika mengklarifikasi alasan siswa DO,” terangnya.
Soal solusi, Rukmini mengaku, DO ini menjadi program nasional. Beberapa waktu lalu, melalui Diknas Provinsi Sulut, seluruh kabupaten/kota dimintakan mendata siswa DO.
“Ini nantinya akan dikucurkan program retry call atau memanggil kembali siswa yang sudah DO untuk disekolahkan lagi. Bila akibat ketidakmampuan biaya, maka akan ditanggung pemerintah. Ini mungkin mulai diberlakukan tahun mendatang,” terang Rukmini. (Has)
